Phnom Penh, Gatra.com - Pengadilan Kamboja mulai menggelar persidangan pada hari Rabu terhadap pemimpin partai oposisi Kem Sokha atas tuduhan pengkhianatan dalam kasus yang selama ini menarik kecaman dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, sebagai langkah pemimpin lama Hun Sen, untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya.
Dikutip Reuters, Rabu (15/1) para diplomat setempat mulai memadati gedung Pengadilan Kota Phnom Penh ketika terdakwa baru saja tiba, dan hanya beberapa jurnalis yang diizinkan menyaksikan proses persidangan tersebut.
Pengacara pembela pada hari Selasa menyebut butuh waktu selama tiga bulan untuk mengetahui hasil putusan tersebut. Itu artinya kasus tersebut masih dapat berlangsung ketika Uni Eropa (UE) membuat keputusan mengenai kebijakan perdagangan bulan depan, tentang apakah akan memotong perdagangan preferensial Kamboja, sebagaimana status atas catatan hak asasi manusianya.
Sebelumnya, Kem Sokha ditangkap pada tahun 2017 oleh penentanganya dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja menjelang pemilihan 2018, yang mana partai Hun Sen memenangkan semua kursi parlemen waktu itu.
Dia sempat dibebaskan dari tahanan rumah pada November, meski tetap dilarang terlibat dalam kegiatan politik.
Tuduhan pengkhianatan Kem Sokha karena berkonspirasi dengan Amerika Serikat untuk menggulingkan Hun Sen. Meski menyangkal tuduhan tersebut dengan alasan politik.
Selama ini, kelompok HAM setempat telah mengecam kasus tersebut.
Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch yang bermarkas di New York, mengatakan bahwa Kem Sokha tidak akan menerima keadilan dalam persidangan tersebut.
"Kem Sokha akan menjadi korban dari pengadilan bertahap atas tuduhan pengkhianatan yang sepenuhnya palsu," kata Robertson.
"Pemerintah harus membebankan kerugian mereka dengan menjatuhkan dakwaan terhadapnya, tetapi Perdana Menteri Hun Sen akan memutuskan untuk mengekstraksi Kem Sokha karena berani menantangnya."
Juru bicara Kementerian Kehakiman, Chin Malin, menolak mengomentari persidangan ketika ditanya pada hari Selasa.
Diketahui, banyak tokoh oposisi lainnya melarikan diri ke pengasingan dan menuduh tindakan Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama 35 tahun, mendirikan negara dengan satu partai.
Uni Eropa, yang menyumbang pendapatan ekonomi hampir setengah dari ekspor Kamboja, akan memutuskan sikapnya pada Februari mendatang, apakah akan menghapus Kamboja dari skema perdagangan Everything But Arms-nya atas tindakan kerasnya terhadap ekspresi politik atau tidak.
Satu-satunya bukti yang diajukan terhadap Kem Sokha di depan umum sejauh ini adalah komentarnya pada pertemuan publik yang menyebut dirinya menerima saran dari seorang Amerika tentang strategi pemilihan, sebelum pemungutan suara tahun 2013 lalu.
Putri Kem Sokha, Monovithya Kem, menyebut persidangan terhadap ayahnya sebagai "lelucon" ketika kelompok-kelompok HAM mendesak agar kasus itu dibatalkan.
