Jakarta, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan sistem peringatan banjir baru. Namun, sistem ini dikritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena dinilai kurang modern.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, William Aditya Sarana menilai Pemprov mengalami kemunduran melakukan upaya penanganan banjir. Dia mengatakan, Pemprov telah mengeluarkan biaya sebesar Rp4 miliar untuk membeli 6 set pengeras suara.
Baca juga : Bela Anies, PKS: Banjir Harus Jadi Tanggung Jawab Nasional
Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern, ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1).
Menurut Wiliam, sistem peringatan yang lebih modern telah dimiliki DKI. Pada 20 Februari 2017, Pemprov meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir.
Baca juga : Komisi VIII DPR Apresiasi Langkah Kemensos Tangani Banjir
Dalam fitur tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi pintu air dan pemberitahuan terkait dengan potensi banjir. Namun, saat ini fitur itu tak bisa lagi diakses.
"Saya tidak tahu pasti kapan fitur ini dihilangkan, yang jelas pada versi terbaru saat ini sudah tidak ada lagi," tutur Wiliam.
