Sleman, Gatra.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan tak akan mengintervensi proses hukum kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian anggota DPR dari PDI Perjuangan. Ia juga berkata tak terlibat dalam tim hukum DPP PDIP dan tengah meninggalkan pekerjaannya sebagai menteri saat hadir di jumpa pers tim itu.
"Tidak, tidak ada (intervensi) dong. Mana bisa saya intervensi. Apa yang saya intervensi? Saya tidak punya kewenangan. Kecuali saya komisioner KPK, boleh lah," kata dia saat ditemui usai Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Yogyakarta, Jumat (17/1).
Yasonna hadir dalam konferensi pers pembentukan tim hukum DPP PDIP untuk menangani keterkaitan partai berlambang banteng itu dalam kasus suap Wahyu Setiawan. Yasonna mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers yang digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).
Yasonna mengatakan saat itu dirinya datang sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan PDIP. "Saya ini, pakaian saya juga jelas pakaian apa. Pakaian partai waktu itu. Saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Bukan sebagai Menteri Hukum dan HAM. Itu kan sebagai Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan," katanya.
Yasonna juga mengatakan dirinya hanya mengumumkan pembentukan tim saat jumpa pers itu. Adapun kasus hukum, kata dia, dijelaskan oleh tim tersebut.
"Saya tidak ikut di tim hukum. Saya Ketua DPP-nya. Membentuk tim hukum. Waktu kami bentuk, saya umumkan. Itulah tugas saya. Tim hukumnya, koordinatornya Pak Teguh Samudra. Jadi, jangan dicampur aduk. Saya mengumumkan tim hukum. Yang bicara di situ, menjelaskan kasusnya kan tim hukum, bukan saya," cetusnya.
Yasonna mengatakan setiap hal yang disampaikannya di acara itu sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuannya. Untuk itu, dirinya meminta semua pihak supaya melihat utuh suatu pemberitaan. "Kadang-kadang beritanya enggak lengkap ditanggapi berbeda-beda. Jadi biasakan membuat sesuatu itu secara benar," katanya.
Selain soal jumpa pers tim hukum PDIP yang diikutinya, Yasonna enggan memberi tanggapan soal keberadaan Harun Masiku, politisi PDIP yang buron karena tersangkut dugaan suap kasus pergantian antarwaktu (PAW). "Saya Menkumham, tidak ngurusi," katanya.
