Home Politik Khofifah Ketemu Tito Karnavian, Bahas Selingkar Wilis

Khofifah Ketemu Tito Karnavian, Bahas Selingkar Wilis

Jakarta, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1). Dalam kunjungan tersebut, keduanya membahas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ekonomi Kawasan Jawa Timur.

Ke Kemendagri pasti kita punya sangat banyak yang harus kita koordinasikan, pertama memang kami melakukan kunjungan lintas Kementerian untuk menyampaikan bahwa Jatim telah mendapat mandat Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang terbit tanggal 25 November lalu. Dari Perpres itu sangat banyak hal yang harus kita koordinasikan dengan berbagai Kementerian/Lembaga, kata Khofifah usai pertemuan.

Dia mengungkapkan Perpres tersebut berisi 281 proyek dengan nilai sementara Rp294,4 triliun. Sementara itu, ada 3 proyek yang menjadi prioritas.

"Kami ingin menyampaikan bahwa tentu ini ada prioritas-prioritas yang di dalam Perpres itu dari 5 item besar, ada 3 yang masuk kategori prioritas, satu adalah gerbang Kertasusila, berikutnya yang masuk strategis adalah Bromo Tengger Semeru, kemudian prioritas ketiga adalah Selingkar Wilis dan jalur lingkar selatan," terangnya.

Khofifah menyebut implementasi Perpres tersebut dimaksudkan untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. "Kami ingin tetap menjadi kontributor yang cukup signifikan baik di dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam berbagai percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia," ujarnya.

Secara lebih lanjut dirinya menyampaikan maksud lawatannya untuk bertemu langsung dengan Mendagri tersebut juga dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan penyederhanaan birokrasi yang berkaitan dengan perizinan investasi.

"Nah kemudian kepentingan dengan Pak Mendagri, seperti teman-teman tahu bahwa eselon III dan esselon IV ini di beberapa lini yang terkait dengan perizinan investasi dan layanan publik ini kan akan dijadikan pejabat fungsional, ini juga perlu kami koordinasikan secara lebih intensif," tutup Khofifah.

253