Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono mengatakan pihaknya telah menawarkan program manajemen pengolahan sampah pada beberapa daerah. Dengan adanya manajemen pengolahan sampah ini, tidak diperlukan adanya peraturan daerah yang melarang penggunaan kantong plastik seperti di DKI Jakarta, Bogor, Surabaya, dan daerah lain.
Program yang diberi nama Manajemen Sampah Zero (Masaro) ini telah sukses menjadi solusi permasalahan sampah di beberapa daerah seperti Solo, Cilegon, Tegal, Wonosobo, Cirebon, dan daerah lain. Program ini menerapkan pengelolaan sampah dengan melakukan penyelesaian di tempat-tempat yang menjadi ujung sumber masalah seperti di kelurahan, pasar, kawasan industri, perkantoran, mall, dan lainnya.
"Kita sudah lakukan itu di beberapa tempat, dan itu cukup berhasil. Bahkan sampah yang ke TPA itu sudah benar-benar zero. Seperti di Solo, ada percontohan satu kelurahan, itu sudah zero pengiriman sampah ke TPA, artinya selesai di situ," katanya kepada Gatra.com, Senin (20/1).
Sampah yang setiap harinya diangkut petugas kebersihan, disortir sesuai dengan jenis dan nilai sampah itu sendiri. Untuk sampah yang masih memiliki nilai jual, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca, akan dijual pada industri daur ulang.
"Kemudian sampah organik yang membusuk dijadikan pupuk dan kompos. Untuk yang tidak bisa diolah lagi, dan tidak ada valuenya lagi itu mereka (masyarakat Solo) bakar. Nah, bakar itu asapnya nanti diolah menjadi pestisida cair. Sehingga dioksin yang dikhawatirkan akan mencemari udara jadi tidak ada. Itu sudah jalan, bahkan sudah dua tahun. Sekarang jadi BUMDes sudah profit," jelasnya.
Oleh karena itu, tambahnya, Pemprov DKI yang telah memiliki teknologi untuk melakukan pengolahan sampah seperti adanya waste to energy bisa memanfaatkan manajemen ini. Malahan, dengan adanya pelarangan ini malah akan menghambat pemanfaatan waste to energy ini, lantaran nantinya sampah yang akan diolah akan memiliki kadar air tinggi akibat tidak menggunakan wadah kantong plastik.
Baca juga: Komentar LIPI, Anies Terbitkan Pelarangan Kantong Plastik
"Jadi memang pengelolaan atau manajemen sampah-sampah ini masing-masing daerah ini harus kita mapping. Perlakuannya akan berbeda, teknologi yang dibutuhkan juga akan berbeda. Sebenarnya kita punya semua kalau kita mau. Karena yang jadi masalah itu kan di majamennya, kalau solusinya sudah ada. manajemen inilah yang seharusnya diselesaikan bersama-sama. Tidak bisa diselesaikan sepotong sepotong. Ego sektoralnya juga harus melebur jadi satu," tambahnya.
Artinya, dengan adanya daerah-daerah percontohan ini, seharusnya Pemprov DKI bisa mencontoh salah satu yang dianggap cocok untuk diterapkan. Bahkan, INAPLAS menyebut siap untuk mendampingi proses manajemen pengolahan sampah ini.
