Sleman, Gatra.com – Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto menyatakan akademisi Universitas Gadjah Mada memberikan ada 17 masukan kepada pemerintah. Meski ada bidang hukum dan ekonomi, pertemuan Wantimpres dan UGM ini tidak membahas UU Omnibus Law yang belakangan ditolak sejumlah pihak.

UGM adalah institusi pendidikan perdana yang dikunjungi dan diajak berdiskusi oleh Wantimpres. Wiranto datang ke UGM bersama empat anggota Watimpres 2019-2024, yakni Muhammad Luthfi bin Yahya, Muhammad Mardiono, Sidarto Danusubroto, dan Agung Laksono.

“UGM adalah kampus bersejarah pertama yang dibangun oleh Presiden Soekarno. Kehadiran kami selain silaturahmi juga memperkenalkan anggota baru Wantimpres serta visi misi yang diusungnya,” kata Wiranto saat memberi sambutan dalam pertemuan di Ruang Multimedia Gedung Rektorat UGM, Selasa (21/1).

Wiranto menjelaskan Wantimpres adalah lembaga setingkat menteri yang bertugas memberi nasihat, masukan, dan pertimbangan kepada presiden.

Dengan tugas tersebut, Wantimpres harus bergaul, berbicara, dan mendengar dari berbagai pihak. UGM pun dipilih karena kampus ini menghasilkan ide-ide cemerlang dan banyak penelitian menyangkut kepentingan publik.

“Dalam pertemuan tadi, selain mendapatkan buku putih yang berisi penilaian berbagai bidang dari UGM, kami juga mendapat masukan positif dalam berbagai hal. Catatan saya, ada 17 bidang,” ucap Wiranto usai pertemuan.

Selain bidang ekonomi, sejumlah dosen dan guru besar UGM memberi masukan pada bidang politik, keamanan, terorisme, pendidikan, Pancasila, hukum, pertanian, dan energi.

Wiranto berjanji Wantimpres menampung seluruh masukan tersebut. Selain itu, dia juga bakal menyampaikan buku putih UGM langsung ke Presiden Joko Widodo untuk dibahas bersama.

“Di sinilah peran kami sebagai mediator. Tidak gampang menyerahkan buku putih langsung ke Presiden. Tapi kami bisa. Kami tinggal meminta waktu Presiden dan membahas isinya karena memang isinya top,” ujarnya.

Kepada Gatra.com, Wiranto menyatakan selama diskusi pada pukul 09.00-12.00 WIB itu, Wantimpres dan akademisi UGM tak membahas sama sekali rencana pemerintah menerbitkan Undang-undang Omnibus Law.

Pemerintah mengusulkan ke DPR RI RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Kedua RUU ini dipersiakan untuk memperkuat perekonomian nasional lewat perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi.

Ketua Dewan Guru Besar UGM sekaligus penyusun Buku Putih pemerintahan Presiden Joko Widodo, Koentjoro, mengatakan banyak bidang yang mendapat perhatian akademisi UGM dan dibahas saat bertemu dengan Wantimpres.

“Dalam pertemuan tadi ada tiga hal penting yang saya sampaikan ke Wantimpres. Pertama adalah pembangunan karakter bangsa. Kedua menghilangkan paradigma pemikiran yang fokus masa lalu,” katanya.

Adapun hal ketiga adalah belum meratanya mutu, sarana, dan prasana pendidikan di Indonesia. Melalui Wantimpres, Koentjoro pun meminta pemerintah mengatasi hal itu.