Pekanbaru, Gatra.com --- Belum tuntasnya proses mutasi di lingkungan Pemerintah daerah (pemda) Riau, dikhawatirkan dapat berimbas pada sektor pendidikan daerah setempat. Anggota Komisi V DPRD Riau, Sunaryo, mengatakan kekhawatiran tersebut lantaran sejumlah pimpinan satuan kerja (dinas) sedang dalam kondisi dilema. Menurutnya banyak pejabat setaraf kepala dinas tengah menunggu kejelasan status jabatan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan.
"Jadi sekarang ini kalau saya lihat kadis-kadis itu tidak konsen untuk bekerja, karena tidak punya kepastian. Program yang dibuat sekarang itu belum jelas, dia mau berbuat, nanti dia pikir tak duduk lagi. Sekarang saja, kita panggil mitra kerja kita mereka malas-malasan datang," sebutnya kepada Gatra.com, Selasa (21/20).
Sambung Sunaryo, kejelasan status sosok pimpinan Dinas Pendidikan punya peranan penting. Ia menyebut saat ini banyak persoalan yang mesti dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan, seperti kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Kita sudah ada UPT di setiap daerah tapi tidak jalan, sebetulnya UPT itu perpanjangan tangan. Kalau misalkan UPT di Dumai selesai (beroperasi) semua tenaga Pendidikan disana itu tidak perlu datang ke Pekanbaru (ibukota provinsi). Bayangkan kalau guru-guru berurusan ke Pekanbaru. Kalau tak ketemu, terus nginap habis gajinya untuk itu," sebutnya.
Lebih lanjut, politisi PAN itu mengatakan belum selesainya proses mutasi, juga membuat serapan anggaran menjadi tidak optimal. Pasalnya pimpinan satuan kerja mikir-mikir untuk melakukan kegiatan, karena kepikiran lengser dari jabatan. "Padahal anggaran sudah kita sahkan November tahun lalu. Seharusnya jika memang ada mutasi, awal tahun sudah tuntas persoalan. Sehingga satker dengan pimpinan yang baru bisa bekerja. Sekarang sudah mau habis January belum kelar. "
Untuk diketahui, mutasi di lingkungan Pemda Riau diawali dengan penggantian Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), kemudian disusul penyegaran di level esselon III dan IV. Sedangkan esselon II masih dalam tahap proses.
