Tarakan, Gatra.com - Staf Khusus Presiden RI, Adamas Belva Syah Devara menerima 5 point rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) Literasi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Lima point tersebut diterima saat hadir sebagai pembicara dalam acara Kemah Literasi Kaltara (KLK) 2020.

Ketua Forum Guru Tapal Batas (FGTB), Safril Efendi mengatakan lima point rekomendasi tersebut adalah sumbangsih pemikirankami untuk Indonesia. Staf Khusus Presiden Jokowi, Adamas Belva telah menerima rekomendasi tersebut pada Sabtu, 18 Januari 2020 dalam acara KLK 2020.

Baca Juga: Kemah Literasi Kaltara Akan Dihadiri Staf Khusus Presiden

Safril menjelaskan bahwa Pokja mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk menyambut bonus demografi. Presiden diminta membuat kebijakan konkrit untuk memastikan anak-anak Indonesia. 

Paling lambat di kelas3 SD, sudah tuntas kompetensi dasar membaca. Anak-anak itu sudah harus mampu membaca teks, memahami maknanya dan mampu mengkomunikasikan isi bacaan dengan kata-katanya sendiri.

Belva Devara merespon baik rekomendasi yang diberikan. Ia siap menjadi jembatan penghubung antara para pegiat literasi yang berkerja di lapangan dengan pemerintah pusat yang membuat kebijakan. 

Baca Juga: Kaltara Usulkan Pemekaran Wilayah Terbatas kepada Jokowi

“Jadi saya sudah mendengar aspirasi dari semua, dan saya juga disini sama-sama belajar. Insya Allah saya akan menyambungkan ini kepadapemerintah pusat terkait masalah yang ada di tapal batas,” kata Belva.

CEO Ruang Guru ini lebih lanjut mengatakan pada periode kedua ini, Presiden Jokowi fokus kepada peningkatan SDM. Tentunya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi salah satu titik fokus pembangunan. 

“Jadi saya datang menjadi perwakilan Presiden, ini juga untuk melihat kondisi yang ada di Kaltara. Juga merupakan bukti bahwa komitmenakan terus berjalan,” tegas alumnus universitas Harvard dan Stanford di AmerikaSerikat ini.

Baca Juga: Gubernur Kaltara Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Ketua 1 Pokja Literasi Kaltara, ThajuddinNoor mengatakan bahwa untuk membangun SDM berkualitas, pemerintah harus memperbaiki keterampilan membaca mulai dari kelas awal. Sejumlah penelitian sudah menunjukkan, rendahnya keterampilan membaca siswa SD.

Hal itu juga menjadi penyebab rendahnya mutu lulusan pendidikan. Ketidakmampuan membaca ditingkat SD menjadi penyebab anak tidak mampu belajar dan berkembang ditingkat pendidikan selanjutnya.

“Usaha kita menuntaskan pencapaian kompetensimembaca dasar di tingkat SD harus menjadi gerakan arus utama (mainstreaming),” tambah Thajuddin.

Baca Juga: Anggaran Optimal, Kaltara Fokus Kesehatan dan Pendidikan

Lebih lanjut Thajuddin mengatakan, kelima points rekomendasi itu yakni meminta Presiden Jokowi menuntaskan kompetensi literasi dasar membaca di kelas awal atau kelas 1-3 SD/MI. Selanjutnya meningkatkan budaya baca dengan memperbesar akses kepada buku non teks.

Rekomendasi ketiga meningkatkan kapasitas guru kelas awal untuk mengajarkan literasi melalui pelatihan berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG) yang praktis dan berkelanjutan. Kemudian meningkatkan kemampuan pegiat literasi untuk ikut serta membangun sinergi antara sekolah, orangtua, dan masyarakat.

Hal tersebut untuk mempercepat peningkatan kemampuan membaca. Terakhir, Pokja mengharapkan Presiden mendorong kampanye literasi yang lebih masif untuk mendorong kesadaran warga yang lebih luas.

Baca Juga: Keterampilan Membaca Pondasi Merdeka Belajar

KLK digelar untuk mengkonsolidasikan gerakan literasi. KLK 2020 KLK 2020 digelar oleh Forum Guru Tapal Batas (FGTB) dengan tema “MenggerakanLiterasi Dari Tapal Batas Negeri untuk NKRI,” 

KLK juga didukungpenuh oleh Pokja Literasi Kaltara dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sebanyak 135 lembaga dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jakarta ikut berpartisipasi. 

Mereka berasal dari sekolah pelaksana Gerakan Literasi Sekolah (GLS), TBM, Perpusdes, komunitas literasi, suku-suku pedalamanKalimantan, Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan instansi pemerintah.