Jakarta, Gatra.com - Sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang bungkam soal keberadaan Harun Masiku yang saat ini buron dalam kasus penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, dinilai berpotensi konflik kepentingan.
"Memang saya melihat ada konflik kepentingan ya, yang semestinya harus dijaga dalam rangka kita sama-sama mendukung penegakan hukum yang berjalan," ujar Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1).
Konflik kepentingan yang dimaksud Taufik berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari kementerian hukum dan HAM, khususnya dalam hal keimigrasian.
"Kenapa ada konflik kepentingan? Karena ada juga terkait dengan tugas dan kewenangan diri kementerian hukum dan HAM khususnya dalam hal keimigrasian," ucapnya.
"Oleh karena itu, ketika ada konflik kepentingan dalam suatu perkara atau permasalahan, maka kita harus menempatkan diri. Nah saya melihat memang ada potensi, posisinya masih potensi konflik kepentingan itu yang pertama," tambahnya.
Meski Taufik mengaku enggan mengambil kesimpulan sendiri apakah posisi Yasonna sebagai seorang Menkum HAM terkesan menutupi keberadaan Harun atau tidak.
"Jadi tidak boleh berhenti hanya mengoreksi keterangan atau informasi yang sempat disampaikan sebelumnya, tapi harus diusut siapa yang melakukan. Apakah ada perintah, atau memang hanya kesalahan manusia biasa dan sebagainya, itu harus clear, harus jelas sejelas-jelasnya," kata Taufik.
