Semarang, Gatra.com - Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat membawa pengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat.

Menurut pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nugroho SBM, biaya Pilkada cukup besar mencapai puluhan miliar sehingga bisa menggerakkan ekonomi di daerah.

“Perekonomian daerah bergerak karena belanja dari pemerintah yang harus mengadakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pilkada,” katanya kepada Gatra.com di Semarang, Kamis (23/1).

Di samping pemerintah, lanjutnya, pengeluaran biaya dari para calon kepala daerah untuk sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat.

Sektor-sektor ekonomi yang digerakan dengan adanya Pilkada antara lain bisnis pembuatan spanduk, MMT, kaos, dan sembilan bahan pokok (sembako).

Permintaan sembako akan meningkat karena dibeli para calon bupati dan wakil bupati dan calon wali kota dan wakil wali kota untuk dibagikan kepada masyarakat.

“Berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pilkada selama ini membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di daerah,” ujar Nugroho.

Peredaran uang selama Pilkada, menurut penulis ekonomi di sejumlah media massa ini juga akan meningkat karena belanja dari pemerintah dan para calon kepala daerah.

“Peredaran uang pada Pilkada meningkat tajam nilainya miliaran rupiah dibandingkan hari biasa,” ucapnya.

Sementara berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, anggaran dana pilkada serentak 2020 di 21 kabupaten/kota senilai Rp687,938 miliar.

Anggaran dana Pilkada paling besar di Kabupaten Pemalang senilai Rp50,22 miliar dan terendah di Kota Magelang senilai Rp7,27 miliar.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Diana Ariyanti, menyatakan anggaran dana Pilkada berasal dari APBD kabupaten/kota.

“Dana hibah Pilkada tergantung dari kemampuan anggaran kabupaten/kota masing-masing,” ujar dia.