Jakarta, Gatra.com - Kapolri Jenderal Idham Azis menyebut bakal melibatkan jajaran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menyusun kebijakan Polri. Hal itu Idham sampaikan saat menyambangi kantor Kompolnas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/01).
Idham mengaku kedatangannya itu merupakan kunjungan pertama sejak dirinya dilantik menjadi Kapolri pada 1 November 2019 lalu. Ia mengaku belakangan sibuk, sehingga kurang bisa menyempatkan waktu berkunjung ke Kompolnas.
"Saya bersama seluruh perjabat utama di Mabes Polri datang bersilaturahmi dengan Kompolnas, sejak saya diangkat menjadi Kapolri baru saya punya waktu sekarang untuk datang bersilaturahmi bersama rekan-rekan komisioner Kompolnas," kata Idham, Jumat (24/1).
Dalam kunjungan itu, eks Kepala Bareskrim Polri itu membahas banyak hal, dari masalah personel hingga melibatkan Kompolnas dalam kebijakan Polri. Ia menyebut bakal mengikutsertakan Kompolnas dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) mendatang.
"Beberapa hal yang kita bicarakan tentang pembinaan personel tentang operasional Polri. Semua kita bicarakan secara terpadu dan nanti ke depan setiap kali ada Musrenbang kami akan mengikutsertakan rekan-rekan komisioner Kompolnas untuk bersama merencanakan arah kebijakan Polri ke depan," tukas dia.
Sementara itu, Komisioner Kompolnas, Bekto Suprapto, mengaku senang atas kunjungan Idham dan rombongan. Ia mengamini pernyataan Idham, memang Polri dan Kompolnas belum memiliki waktu yang pas untuk bertemu.
"Kami bertemu memang sudah direncanakan lama sempetnya baru sekarang dan ini sangat positif. Kami senang sekali bisa ketemu Pak Kapolri dengan rombongan dan kami menatap masa depan dengan optimisme," jelas dia.
Terkait pelibatan dalam kebijakan Polri ia menegaskan bahwa posisi Kompolnas memang ada untuk Polri, yang disebutnya sebagai pengawas fungsional. Kompolnas dan Polri, katanya, bersama-sama merumuskam kebijakan.
"Jadi Kompolnas itu ada memang untuk polri. Di situ adalah sebagai pengawas fungsional. Jadi intinya Kompolnas ini pengawas fungsional, membackup Polri bersama-sama merumuskan kebijakan," tandasnya.
