Mataram, Gatra.com --- Mega proyek Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di Kabupaten Lombok Tengah berupa pembangunan kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok ditengarai tidak beres. Karena itu Kejati NTB telah mengklarifikasi hal ini kepada dua pejabat Kemenpar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Senin, menyebutkan,dua pejabat dimaksud telah memberikan keterangannya ke hadapan jaksa pidana khusus (pidsus). "Jadi, sudah ada dua yang diperiksa. Yakni PPK proyek dan pengelola teknis proyek," jelas Dedi di Mataram, Senin (27/1).
Menurut Dedi, status penanganan proyek Kemenpar dengan melibatkan dua PPK tersebut, saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Sebagaimana diketahui, sejak awal Januari 2020, Kejati NTB menyelidiki adanya dugaan korupsi dalam dua item proyek pembangunan kampus Poltekpar Lombok yang berjalan pada tahun 2017. Dua item proyek itu adalah pembangunan gedung perkuliahan dan pagar pembatas lahan.
Dari hasil penelusuran ditemukan kejanggalan pada data layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) milik Kemenpar, yang mana tercatat dua item pembangunan pada kampus Politeknik Lombok pada tahun 2017. Dua item tersebut dieksekusi pelaksana proyek berbeda dengan salah satu di antaranya BUMN yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan, yakni PT Brantas Abipraya.
Nama paket proyek yang dikerjakan BUMN tersebut adalah Pembangunan Kampus I dan II dengan nilai kontrak Rp99,5 miliar dari pagu anggaran Rp111 miliar. Item kedua dengan nama paket proyek Pembangunan Fisik Pagar Pembatas Lahan dikerjakan oleh PT Tunas Jaya Sanur. Dari pagu anggaran senilai Rp7,630 miliar, perusahaan yang beralamat di Denpasar, Bali, itu mendapat kontrak Rp7,625 miliar.
Pembangunan kampus Poltekpar Lombok ini sendiri dibangun dengan menggunakan dana APBN secara bertahap. Terhitung sejak 2017, pemerintah setiap tahunnya menyalurkan anggaran lebih dari seratus miliar rupiah. Dalam perencaannya, diperkirakan seluruh sarana dan prasarana calon kampus termegah di Indonesia bagian timur ini akan menelan anggaran hingga Rp1,3 triliun.
Pada tahap pertama, pemerintah menyalurkan anggaran untuk pembangunan gedung perkuliahan., kemudian tahap dua dialokasikan anggaran untuk pembangunan gedung rektorat dan laboratorium. Selanjutnya, tahap tiga pada tahun 2019, pemerintah kembali menyalurkan angggaran lebih dari seratus miliar rupiah untuk pembangunan gedung asrama mahasiswa, hotel, dan fasilitas umum Poltekpar Lombok.
