Jakarta, Gatra.com - Perubahan struktur dan nomenklatur yang terjadi di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019, mendapatkan banyak reaksi dari berbagai pihak karena dihilangkannya nomenklatur Pendidikan Masyarakat atau Pendidikan Non Formal.

Mendikbud Nadiem Makarim mengaku kaget juga dengan resistensi yang terjadi akibat hilangnya Nomnkaltur Pendidikan Non Formal, berdasarkan struktur organisasi birokrasi.

"Itu mohon maaf saya cukup kaget, padahal saya adalah salah satu Champion dari sekolah alternatif. Saya sangat tertarik dengan potensi keberagaman, ada alasan kenapa waktu itu saya lemparkan kembali USBN itu kepada sekolah-sekolah, agar keberagaman jenis evaluasi," katanya, di Jakarta, Selasa (28/1).

"Justru itu [Pendidikan Non Formal] salah satu aspirasi saya sebagai Menteri, adalah untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada hanya satu jalan untuk mencapai yang namanya pendidikan yang baik," tambahnya.

Nadiem juga mengaku Pendidikan Non Formal adalah sebuah spirit dari Merdeka Belajar yang disiapkan Mendikbud.

Menurut Nadiem, justru jalur non formal seperti kesetaraan, kursus-kursus, dan berbagai macam lainnya yang menjurus vokasional adalah bentuk Merdeka Belajar.

"Karena selama ini yang terjadi dengan pendidikan Non Formal itu adalah dia tidak menerima cukup fokus dari menterinya dan interaksi dari menterinya.

Diharapkan dengan ini bisa dipisah, justru bisa lebih luas cakupannya. Dengan anggaran sendiri bahkan juga, dengan direktorat sendiri itu," kata Nadiem.

Nadiem juga sangat percaya diri bahwa masyarakat melalui pendidikan non-formal akan melihat bahwa semua jenis regulasi yang akan Kemendikud lakukan, akan memerdekakan berbagai macam jalur, untuk mencapai kualitas pendidikan.

"Di program kesetaraan kita, kita kan terus memupuk mengenai fasilitas sekolah untuk pendidikan keaksaraan dan mengarah kepada ujian kesetaraan dalam membebaskan metode pengajaran," ujar Nadiem.