Jakarta, Gatra.com - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri memenuhi panggilan Komisi XI DPR RI dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi XI, Amir Uskara, menurutnya sekarang permasalahan perusahaan jasa keuangan di Indonesia sedang mengalami guncangan.
"Kami ingin mendengar terhadap laporan dari PT Asabri yaitu adanya isu-isu yang kurang bagus di sana. Pada kesempatan hari ini komisi XI DPR-RI ingin mengetahui kinerja keuangan selama ini serta pendapatan serta penjelasan terkait dengan bentuk dan hasil dari investasi anda lakukan. Dan mengetahui bagaimana tindak lanjut PT Asabri atas hasil pemeriksaan BPK terkait kinerja dan efisiensi pengelolaan investasi," kata Amir di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (29/1).
Direktur Asabri Letjen (Purn) Sonny Widjaja, memaparkan beberapa poin. Ia menjelaskan, di Asabri ada 4 program yang dikelola. "Kami akan melaporkan berdasarkan PP 102 tahun 2015 ada 4 program yang dikelola Asabri yang pertama adalah Tabungan Hari Tua (THT), kedua Jaminan Pensiun, ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan yang keempat Jaminan Kematian," papar Sonny di muka rapat.
Sonny merinci, untuk THT ada iuran dari peserta yang harus dikeluarkan 3,25%. Untuk Jaminan Pensiun juga dari peserta sebesar 4,75%. Selain itu, iuran yang dibayarkan pemerintah ada Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,41% dan Jaminan Kematian sebanyak 0,67%. Setelah menjelaskan beberapa manfaatnya, Sonny mulai diserang dengan banyak interupsi dari anggota dewan Komisi XI yang hadir. Salah satunya Misbakhun dari Komisi XI.
Menurut Misbakhun, ia mengapresiasi langkah Sonny yang mengirimkan berkas dan bahan presentasi soal data yang akan dibahas. Sebab tak semua mitra kerja Komisi XI melakukan hal tersebut. Meski begitu, Misbakhun tetap memberikan catatannya. "Sesudah membaca mulai kemarin, struktur total dari yang bapak bilang bahwa ada deposito obligasi yang bapak pegang, ini obligasi siapa? Berapa harga perolehannya? Dan itu siapa manajer investasi bapak? Itu menjadi penting bagi kita karena kita ini juga ada OJK pak," tutur politisi partai Golkar itu.
Misbakhun juga menjelaskan, ia ingin adanya penjelasan detail soal reksadana dan bursa saham yang ditanamkan oleh Asabri. Agar bisa tahu permasalahannya ada di mana. "Ada OJK yang tidak mengawasi Bapak, tetapi perdagangan di bursa saham, penerbit reksadana dan sebagainya itu kan diregulasi oleh OJK yang juga merupakan mitra kerja komisi XI. Jadi kita ingin tahu missed-nya ada dimana?" katanya.
