Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai terlalu reaktif saat menanggapi isu kerugian berujung korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya melalui laman Facebook-nya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie.
Jerry menilai, meski masalah Jiwasraya ini disebut telah dimulai saat SBY menjabat sebagai Presiden ke-6 RI, seharusnya SBY diam saja jika dalam pemerintahannya tidak pernah menyebabkan adanya kerugian di perusahaan asuransi itu.
"Bagi saya itu, kalau dibandingkan presiden sebelumnya, mungkin Pak SBY ini lebih ada sedikit emosional, dia keluar. Ketika mengaitkan, ini kan belum terlalu. Mereka hanya bilang pada 2006 kan tidak merujuk kepada seseorang, memang pemerintahannya dia," kata Jerry dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (2/2).
Kecuali, lanjutnya, jika SBY sudah membawa jabatannya saat itu sebagai Presiden dalam penyampaian pendapatnya tersebut. Bagi dia, jika pemerintahannya tidak berbuat kecurangan, SBY bisa bersikap lebih tenang.
"Kalau saya dituduh, contohnya saya presiden, terus saya dituduh begini, kalau saya enggak melakukan kenapa harus reaksi? Ada emosional," ujarnya.
Namun, Jerry menilai sisi reaktif SBY itu sengaja ditunjukkan guna menghindari adanya tuduhan yang dialamatkan kepada pemerintahannya seiring kerugian Jiwasraya yang disebut sudah terjadi pada era SBY. Jerry berujar bahwa tujuan serupa juga dapat dilihat dari keinginan Partai Demokrat yang lebih memilih pembentukan panitia khusus (pansus) dibanding panitia kerja (panja) Jiwasraya.
"Menurut saya, bahasanya, dia barangkali ini coba untuk menyatakan 'kami tidak bersalah, partai kami tidak bersalah, kan saya tidak bersalah, saya enggak bersalah maka dorong pansus'. Itu pada intinya ke sana kan, didirong dia. Mendorong agar dilakukan pansus, memang Partai Demokrat getol ini," kata Jerry.
Sebelumnya, SBY melalui laman Facebook resminya menyampaikan padangan terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang ditaksir mencapai angka Rp 13,7 triliun. Menurut SBY, kasus PT Asuransi Jiwasraya dan skandal jasa asuransi pelat merah lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.
"Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk," tulis SBY, Senin (27/1).
Bahkan SBY menyebut selain Jiwasraya dan Asabri, sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius. SBY pun menyinggung soal adanya perbedaan pendapat di DPR terkait pembentukan panitia khusus DPR atau panita kerja tingkat komisi.
"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus," tulisnya.
