Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam),  Azis Syamsuddin, meminta agar Dirjen Imigrasi melakukan revolusi terhadap sistem keimigrasian di Indonesia saat ini, dengan menggunakan sistem Imigrasi 4.0 yang cepat, akurat, dan akuntabel yang didukung teknologi. 

“Dengan menggunakan teknologi blockchain dalam sistem Imigrasi 4.0, akan lebih memudahkan kita memantau, mengawasi dan malakukan pencatatan traffic setiap orang yang bepergian keluar negeri atau sedang dalam pengawasan pihak imigrasi, khususnya dalam pengambilan keputusan yang memerlukan data yang dapat dipercaya,”  kata Azis dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (4/2).

Azis berkaca pada kasus kontroversi simpang siurnya data keimigrasian mengenai politisi PDIP Harun Masiku, diduga masih ada di dalam negeri dalam kasus penyuapan komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Sebelumnya diungkap bahwa Harun Masiku diduga sudah meninggalkan Indonesia sebelum dilakukan OTT terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, namun data Imigrasi mengungkapkan bahwa posisi Harun sudah berada di tanah air. Akibatnya, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie diduga dicopot Menkumham Yassona Laoly, terkait kasus ini.

Menyikapi ketidakjelasan di Imigrasi, Azis menilai sistem Imigrasi harus Indonesia harus bertransformasi menjadi sistem Imigrasi 4.0 dengan menggunakan teknologi Blockchain, Artificial Intelligence dan Machine Learning, yang dapat menghasilkan laporan yang akurat kepada pemerintah. 

“Kasus ini ini salah satu contoh yang menunjukkan sistem ke-Imigrasian kita saat ini masih belum connected dan trusted. Padahal teknologi Blockchain sudah banyak digunakan Imigrasi negara lain, dengan pemantauan para pengungsi (migrant dan displacement),” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengingatkan agar Indonesia juga harus memanfaatkan teknologi yang ada. 

“Kita harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi 4.0 bagi peningkatan layanan kepada masyarakat dan publik luas,” katanya. 

Azis juga menyoroti keberadaan sistem imigrasi di Indonesia yang rawan disalahgunakan dengan adanya dua jenis paspor yakni elektronik dan non-elektronik yang dapat saja berakibat pada buruknya pelayanan imigrasi di daerah-daerah. 

“Kita membuat kebijakan berdasarkan data yang akurat sehingga setiap kebijakan baru yang muncul bukan lagi membentuk masalah-masalah baru,” katanya.

Azis meyakini dengan menerapkan teknologi Blockchain dalam sistem imigrasi 4.0, adminsitrasi passpor dan visa akan menjadi aman, cepat dan mudah. Rekaman traffic setiap orang termonitor secara otomatis.

“Kapan dia meninggalkan bandara, kapan memasuki bandara, kunjungan terakhir ke negara mana saja hingga tindakan mitigasi seperti kerusakan dan kehilangan paspor. Artinya, data keberadaannya tidak bisa dimanipulasi dan disimpang-siurkan. Sistem ini digunakan PBB untuk pemantauan pengungsi dan pencari suaka, sehingga terdata dengan baik dan akurat,” kata Azis.