Jakarta, Gatra.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan perlunya optimalisasi pengembangan transportasi massal di Jabodetabek untuk meningkatkan presentase penggunaan angkutan massal menjadi 60%. Dia menyebut keterlibatan Pemerintah Daerah dan swasta sangat diperlukan untuk menggenjot penyediaan transportasi umum, khususnya di Ibukota Jakarta. 

"Yang utama sekarang bagaimana pendanaan itu bisa dilakukan dan dicari. Ada pola-pola yang bisa dikembangkan di Jabodetabek dan saya berpikir bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga Pemda berpikir bagaimana dana-dana swasta untuk terlibat," ujarnya saat diskusi panel yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Hotel Le Meridien, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (4/2). 

Terkait pembiayaan pembangunan transportasi di Jabodetabek, dia mengatakan perlu adanya pemanfaatan skema KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha agar tidak semua dibebankan pada Pemerintah Pusat. Hal itu, tambahnya, seperti yang sudah dilakukan di beberapa tempat yakni proyek bandara di Labuan Bajo, proyek kereta api di Sulawesi Selatan, serta beberapa proyek yang melibatkan swasta. 

Saat ini Pemerintah sedang berinisiatif membuat KPBU yang melibatkan swasta untuk mengembangkan transportasi. "Bukan tidak mungkin LRT dan MRT yang ada di Jakarta ini kita akan lakukan dengan pola-pola pendanaan seperti itu," jelas Budi. 

Dia menjelaskan, saat ini tercatat pergerakan manusia di Jabodetabek pada tahun 2018 sekitar 88 juta perhari. Sementara pada tahun 2019, tercatat baru 32% masyarakat yang menggunakan angkutan massal. 

"Oleh karenanya sekarang pemerintah giat membuat berbagai transportasi umum yang handal seperti MRT, LRT, dan BRT. Angkutan massal itu merupakan suatu keniscayaan yang harus kita bangun," tuturnya. 

Ditempat yang sama, Kepala BPTJ Polana B Pramesti menyatakan, saat ini penyusunan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) sudah memasuki periode kedua yakni 2020-2024. Dia mengaku, masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh semua pihak untuk meningkatkan pembangunan angkutan massal. 

"Kami sudah memasuki periode 2. Saya kira juga pembangunan serta kesuksesan angkutan umum ini tak lepas dari peran dan dukungan Pemerintah Kota dan Kabupaten," imbuhnya.