Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyebut pemerintah telah membentuk tim khusus untuk memulangkan WNI mantan ISIS atau terduga teroris lintas negara atau foreign terrorist fighters (FTF). Tim itu dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Suhardi Alius.

"Sekarang sedang dibentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Suhardi Alius yang isinya itu membuat dua draf keputusan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (4/2).

Draf keputusan itu menyiapkan dua skenario. Pertama, FTF itu akan dipulangkan dan kedua, tidak akan dipulangkan.

"Akan dipulangkan tentu saja karena mereka warga negara, tidak dipulangkan karena mereka melanggar hukum, haknya bisa dicabut," ujarnya.

Mahfud membeberkan, draf itu juga harus bisa menjelaskan keputusan tidak dipulangkan, seperti alasan, risiko, hubungan dengan negara lain, hingga di mana penyebaran FTF itu. Pun jika dipulangkan, draf harus bisa merumuskan alasannya, proses deradikalisasinya, hingga penetapannya.

Dua draf keputusan itu, kata Mahfud, akan dibahas di kantor Wakil Presiden pada April 2020 mendatang. Setelah rapat, hasil akhir akan dibawa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk didiskusikan secara mendalam sehingga mengeluarkan keputusan apakah dipulangkan atau tidak.

"Itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan," paparnya.

Namun ia menegaskan, hingga hari ini pemerintah, terutama tim khusus, masih membahas langkah itu di ranah internal. Mahfud mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, belum ada yang ingin memulangkan warganya juga.

Berdasarkan catatannya, Mahfud menyebut FTF itu mencapai 660 orang. Mereka tersebar di sejumlah wilayah, seperti Suriah, Turki hingga Afghanistan.

"Sekitar itu, 660 yang ada nama dan alamatnya dan dianggap orang Indonesia. Ada yang punya catatan sampai 1.100 tapi itu kira-kira hanya karena bertemu dan bahasanya sama, tapi identitasnya ndak dikenal juga," ujarnya.