Jakarta, Gatra.com - Pemulangan WNI eks-ISIS masih penuh dengan kontroversi. Meski Presiden Joko Widodo sudah menyatakan secara tegas menolak rencana pemulangan tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan bahwa rencana pemulangan eks ISIS memang perlu banyak pertimbangan. Namun, negara tetap punya kewajiban untuk melindungi WNI di negara lain.

"Melalui filter atau dalam hal sosialisasi UU dan segala macamnya, dulu itu dimasukan yang bertanggung jawab adalah dalam hal ini sebagai leading sektornya adalah BNPT atau kita tolak," kata Azis saat ditemui wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2).

"Tapi dalam PP 7/2012 itu kewajiban negara untuk tetap anggap warga negara itu punya hak untuk kembali. Nah untuk kembali itu tentu melalui tahapan, tahapannya adalah jangan sampai ideologi Pancasila dan UUD 1945 luntur," ujarnya.

Guna menyiasati persoalan tersebut, politisi Golkar ini menilai bahwa pemerintah harus melihatnya secara jernih juga, meski WNI punya hak dilindungi, namun kepentingan negara tentu harus lebih diutamakan.

"Itu yang perlu disiasati, tinggal kebijakan pemerintah seperti apa. Kalau DPR lihatnya kalau kepentingan negara harus diutamakan, dengan harus memperhatikan bahwa setiap warga negara punya hak untuk dilindungi," katanya.