Jakarta, Gatra.com - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Hanif Muhammad meminta pemerintah untuk lebih mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK), ketimbang harus mengeluarkan kartu pra-kerja yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup banyak, yakni mencapai Rp10,3 triliun.
Sebab, menurut dia, kartu pra-kerja memiliki risiko kegagalan yang lebih banyak dari pada optimalisasi BLK.
"Kartu prakerja ini bukan hal baru, dulu ada kartu kuning, mereka dapat pelatihan ke BLK dan mendaftar ke industri. Jadi menurut saya karena ini bukan hal baru, jangan jadikan ini sebagai gimmick, bisa jadi ini jadi kecelakaan di APBN kita karena biayanya cukup besar," ujar Hanif di ITS Tower, Jakarta, Kamis (6/2).
Risiko kegagalan kartu pra-kerja itu, lanjut dia, diakibatkan oleh ketidakmatangan persiapan pemerintah sebelum menjalankan program tersebut.
Baca juga: Menaker: Kartu Pra Kerja Launching 2020
Sebagai contoh, nantinya kartu pra-kerja akan diberikan kepada dua juta pencari kerja, dimana 1,5 juta diantaranya akan diberikan pelatihan secara online. Padahal, untuk menjalankan secara online, dibutuhkan provider atau pengembang situs online, sedangkan hingga saat ini, belum ada pihak yang ditunjuk sebagai provider.
"Apakah bisa menyiapkan providernya cepat dengan waktu 2-3 bulan sehingga di tengah tahun bisa terealisasi? Setidaknya perlu persiapan 1 atau 2 tahun ketika ingin membangun platform digitalnya, kita paham bahwa platform digital ini dimasukkan prioritas untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tapi akan sangat naif jika fungsinya tidak optimal," jelas Hanif.
Oleh karenanya, ekonom itu kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk fokus dalam pengembangan BLK. Sebab BLK yang ada selama ini masih terbengkalai.
Hal itu dapat dilihat dari masalah kurangnya instruktur di BLK-BLK yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, teknologi dan peralatan yang digunakan oleh BLK juga cenderung kuno dan tidak sesuai dengan standar industri yang ada saat ini.
"Yang ada bermasalah jangan kemudian menciptakan masalah baru. BLK kita kekurangan instruktur, link and match nya sangat rendah. Menurut saya, kartu pra kerja ini harus dikaji ulang dan bisa pusatkan dananya untuk reformasi BLK. Menyasar 3 hal utama, fasilitas, link and match, menumbuhkan pemahaman pemda," pungkas Hanif.
