Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Memastikan bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan lebih akuntabel dan transparan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah (PAUD Dikdasmen), Harris Iskandar menjelaskan, dalam pengaluran dana BOS akan ada pemantauan dan seluruh masyarakat dapat ikut mengawasi.
"Kita juga ada aplikasi siplah. Sistem penyaluran juga kan langsung. Dalam petunjuk teknis bos itu kan juga harus diketahui oleh masyarakat. Jadi lebih transparan. Komite sekolah juga tahu, berapa mereka terima. Kan juga diumumkan di koran-koran, masa kurang transparan apa lagi," kata Harris saat di temui di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (6/2).
Harris mengharapkan ada sikap kritis dari masyarakat melalui komite sekolah dalam pengawasan dana BOS dan penggunaan dana tersebut. Artinya dana tersebut dalam penggunaannya bisa tepat sasaran.
"Artinya, manajemen mikro di level sekolah itu ya kami harapkan adanya sikap kritis. Selain itu juga harapan kami ada sikap kritis juga dari masyarakat melalui komite sekolah, untuk ikut mengawasi penggunaannya itu," kata Harris.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri),Tito Karnavian saat hadir di Kantor Wakil Presiden, Rabu (5/2) mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera menentukan kebijakan transfer dana BOS untuk langsung ke sekolah penerima. Opsi tersebut dilakukan untuk mencegah keterlambatan pencairan dana BOS dari Kabupaten/Kota.
Namun, Wapres Maruf Amin, seperti disampaikan Tito, pengelolaan dan pengawasan dana BOS harus dipastikan transparan dan akuntabel. Sehingga, kepala sekolah tidak sibuk mengurus dana BOS dan justru masalah substansi pendidikan terbengkalai.
