Jakarta, Gatra.com - Pengamat Terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib, mengungkapkan, jika Presiden Jokowi tidak memulangkan para Warga Negara Indonesia (WNI) mantan gerakan Islamic State of Iraq and Suriah (eks-ISIS), akan dihadapkan pada risiko politik.

Namun, risiko politik yang terjadi hanya berupa kritik-kritik dari partai oposisi. Sementara, kalau Jokowi benar-benar memulangkan sekitar 600 orang WNI tersebut ke Indonesia, risiko keamanan negara yang menjadi taruhannya.

"Jadi sebenarnya, risiko angin-angin kritik dari politikus ini akan lebih ringan lah daripada risiko misalnya diambil kemudian tidak efektif, lalu mereka menyusun jaringan dan mengebom gereja," terangnya saat diskusi di Upnormal Coffee Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

Ridlwan menduga, narasi yang akan muncul adalah pemerintahan Jokowi zalim kepada muslimah dan anak-anak, pemerintahan Jokowi abai terhadap kepentingan umat Islam karena bagaimanapun mereka umat Islam. Saat ini, hal-hal tersebut pun sudah muncul.

Pada akhirnya, isu ini hanya akan menjadi komoditas. Beberapa partai politik oposisi yang berkoar-koar untuk mendesak pemerintah memulangkan WNI eks-ISIS pun dianggap tidak konsisten.

"Kita melihat beberapa simpatisan dari PKS sering bilang ISIS rekayasa, bukan umat Islam. Sekarang muncul kasus ini, mereka bilang itu saudara harus kita ambil. Yang masuk-masuk ke penjara juga akademisi atau BNPT. Partai-partai itu mana pernah mau ke Lapas Nusa Kambangan, ketemu tersangka teroris berdebat ideologinya seperti apa. Mereka selalu mengelak bahwa ISIS adalah permainan asing, rekayasa global," ujar Ridlwan.