Jambi, Gatra.com - Partai Golkar Provinsi Jambi membuka pendaftaran seluas-luasnya bagi para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024. Sejumlah bakal calon berbondong-bondong mengambil formulir pendaftaran yang berakhir pada Senin (10/2) sore.

Ada delapan calon mengambil formulir ke partai berlambang beringin ini sejak dibuka 8 Februari 2020, diantaranya Gubernur Jambi Fachrori Umar, Cek Endra Bupati Sarolangun, Sukandar Bupati Tebo, dan Usman Ermulan mantan Bupati Tanjung Jabung Barat. Juga Ramli Taha Penasehat Partai Gerindra, Safrial Bupati Tanjung Jabung Barat, Walikota Jambi Syarif Fasha dan Bupati Merangin Al Haris. Hanya dua bakal calon enggan melamar partai Airlangga Hartarto itu, Anggota DPR RI, H. Bakri dari PAN dan Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri dari Partai Demokrat.

"Kalau (alasannya) kami kurang tahu, mungkin partai mereka sudah cukup untuk maju. Tim penjaringan tetap komitmen jam 5 sore penutupan tanpa adanya perpanjangan waktu," ujar Sekretaris Tim Penjaringan Partai Golkar Provinsi Jambi, Gordon L. Tobing.

Setelah itu, jadwal pengembalian formulir dimulai pada Selasa 11 Februari sampai Jumat 14 Februari mendatang sejak jam 9 pagi sampai 9 malam. Syarat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur harus memiliki 11 kursi. Sementara Golkar memiliki 7 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Berarti Golkar juga harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk mencukupi kursi ke Pemilihan Gubernur Jambi pada 23 September mendatang.

Dibalik dibukanya pendaftaran sejumlah informasi berhasil dihimpun, diantaranya mahar bagi para pendaftar. Besaran tersebut diserahkan secara tunai saat para pendaftar mengembalikan formulir pendaftaran. Pembayaran di patok sebesar Rp25 juta. Jika ada delapan calon mengembalikan, artinya uang terkumpul sebesar Rp200 Juta. Itu baru penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur saja.

"Mahar politik pendaftaran tidak berlaku di Golkar," bantah Gordon. Akan tetapi, kata Gordon, setelah nantinya rekomendasi DPP untuk calon gubernur dari Partai Golkar turun, pihaknya meminta kandidat yang diusung membuat surat pernyataan yakni mengupayakan biaya saksi dan kampanye selama pesta pemilihan berlangsung. "Itu untuk kepentingan kandidat juga," katanya.