Surabaya, Gatra.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surabaya mendemo kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur, Selasa (11/2). Mereka berdemo atas kegiatan oleh SMAN 4 Surabaya pada Sabtu lalu (1/2) yang melibatkan seorang bakal calon wali kota (bacawali) Gamal Abinsaid.

Massa mulai berkumpul di depan kantor Dinas Pendidikan Jatim sejak pukul 12.00 WIB. Puluhan mahasiswa itu kemudian meneriakkan tuntutannya atas kegiatan yang dianggap melanggar kode etik itu. 

Selang satu jam kemudian, Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramliyanto keluar kantor dan menemui massa. Dia sempat memberikan klarifikasi terkait hal itu. 

Namun, seakan belum puas. Massa kembali meminta jawaban dari pihak Dinas Pendidikan. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa PMII dengan puluhan polisi yang berjaga di depan gerbang. 

Ketua PMII Cabang Surabaya, Nurrul Haqqi mengatakan, hal itu dipicu dari pihak SMAN 4 menggelar kegiatan sosialisasi SNMPTN/SBMPTN dan diskusi dengan mengundang Gamal. Gamal, lanjutnya, diundang sebagai pembicara pada event tersebut. 

"Kami menganggap, wilayah pendidikan telah dimasuki (unsur) politik. Yakni, (kegiatan SMAN 4) mengundang salah seorang yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai bacawali," kata Nurrul di depan kantor Dinas Pendidikan Jatim, Selasa (11/2).

Nurrul menyatakan, tuntutannya sudah berdasarkan bukti yang didapatnya. Bahwa, acara tersebut sudah berlangsung dengan menghadirkan Gamal sebagai pembicara. 

Nurrul tidak menyebutkan bukti apa jika Gamal memang menghadiri acara tersebut. Dia hanya menyinggung panitia penyelengga yang sempat merevisi undangan acara setelah acaranya selesai digelar. 

"Menurut saya, pendidikan tidak lagi netral. Apalagi (acara tersebut) menggunakan surat pakai kop Dinas Pendidikan Jatim. Karena memang tingkat SMA di bawah naungan Dinas Pendidikan Jatim," kata Nurrul.

Untuk itu, Nurrul menuntut tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Jatim jika memang kesalahannya, ada pada pihak sekolah, yakni berupa sanksi yang sesuai dengan aturan UU tentang netralitas aparatur sipil negara. 

"Tapi kalau itu kesalahan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan tidak mampu memberikan klarifikasi, kami menuntut kepala dinasnya mundur. Karena, Dinas Pendidikan Jatim harus berani mengambil sikap," katanya. 

Sementara itu, Ramliyanto menegaskan, jika event yang diselenggarakan SMAN 4 Surabaya itu sudah dibatalkan. Dirinya juga mengaku telah mengirim surat keberatan kepada Bawaslu Surabaya. "Karena yang menangani netralitas itu Bawaslu terhadap bacawalinya. Jadi, kami (Dinas Pendidikan Jatim) sudah antisipasi," kata Ramliyanto. 

Ramliyanto mengatakan, pihaknya telah memerintahkan para kepala cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur agar memperketat pengawasan semua sekolah di Jatim. Jika ada indikasi atau berbau politik di sekolah, cabang Dinas Pendidikan Jatim berhak membatalkan acaranya. "Jadi acara itu sudah dibatalkan. Maksudnya, sudah diganti dengan narasumber lain," tegasnya.