Manado, Gatra.com — Sekitar 200-an demonstran yang tergabung dari beberapa organisasi adat Tanah Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), menggelar aksi damai di Manado, Jumat (14/02). Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebebasan beragaman, isu keragaman hingga penolakan terhadap pihak-pihak yang pro ISIS.

Massa berpakaian dominan merah-hitam bergerak sejak siang untuk menggelar aksi di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Sulut. Peserta aksi juga datang bersama puluhan penari Kabasaran dengan kostum adat khas Bangsa Minahasa lengkap dengan pedang.

Di Kantor Gubernur, sore hari, para penari sempat beraksi dengan tarian Kabasaran sambil bergerak atraktif, mengacungkan pedang mereka sambil sesekali meneriakan “I Yayat U Santi,” yang artinya acungkan pedangmu!

Rocky Oroh selaku koordinator aksi tersebut dalam orasi menyatakan dengan tegas organisasi adat dan peserta demonstrasi menolak adanya menteri di kabinet Presiden Jowoki yang ingin memulangkan eks WNI yang tergabung sebagai kombatan ISIS. “Segera ganti Menteri yang pro ISIS, jangan sampai berpihak pada orang-orang yang sudah menciptakan tragedi kemanusiaan, kami Bangsa Minahasa menolaknya dengan tegas,” kata Rocky.

Dia juga meminta pemerintah segera membatalkan atau mencabut SK Bersama 3 Menteri yang intinya membatasi kebebasan beribadah. Aturan itu menurut Rocky sangat tidak berpihak pada kelompok minoritas serta menjadi alat anti keragaman.

Kendati Kepala Daerah Sulawesi Utara tidak menerima kehadiran mereka, namun peserta aksi tetap menyerukan untuk mengangkat Menteri Agama di 5 agama yang diakui negara, termasuk penghayat keyakinan. Juga mereka meminta ada staf khusus presiden berdarah Minahasa. Massa juga menuntut segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat.