Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi penganugerahan Doktor Honoris Causa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani oleh Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (14/2). Menurut Ganjar peran Puan Maharani dalam mengejawantahkan kebudayaan sangat besar, terutama ketika menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Cucu Bung Karno ini merupakan Doktor Honoris Causa ke-13 Universitas Diponegoro sejak berdiri 63 tahun silam, yang memiliki konsen di bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia. Menurut Ganjar penganugerahan tersebut mencakup dua sektor, yakni kebudayaan dan politik.
"Ini menarik. Yang pertama adalah pemberian gelar Doktor Honoris Causa ini dari dua keilmuan, satu politik dan satu budaya," kata Ganjar usai rapat senat terbuka pengukuhan gelar tersebut di Auditorium Prof. Soedharto.
Dalam penganugerahan tersebut, Dr. (HC). Puan Maharani menyampaikan pidato ilmiah 45 halaman yang berjudul Kebudayaan Sebagai Landasan Untuk Membangun Manusia Indonesia Berpancasila Menuju Era Masyarakat 5.0.
Ganjar menyebut pidato tersebut sebagai implementasi salah satu poin Trisakti Bung Karno, berkepribadian di bidang kebudayaan.
"Pidato yang disampaikan Mbak Puan tadi menarik. Bagaimana mengembalikan persoalan-persoalan di Bangsa ini diselesaikan dengan cara kebudayaan," katanya.
Ganjar menyebutkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Puan Maharani selama menjabat Menko PMK yang terealisasi di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, konsen kebijakan tersebut sangat terasa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
"Hulunya kita bicara SDM bagus, sementara yang sifatnya lebih praktis bisa diwujudkan lewat pengurangan AKI AKB dan stunting. Di sisi lain ada usaha menyatukan Indonesia dengan menghormati kebudayaan yang berbeda dan diwujudkan dengan satu kata yaitu gotong royong," katanya.
Universitas Diponegoro menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Ketua DPR Puan Maharani. Puan menjadi tokoh ke - 13 yang meraih gelar tersebut dari Undip.
Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Nasional semula diusulkan oleh DPP Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Budaya (FIB).
Puan Maharani dinilai telah terbukti berkontribusi signifikan terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa, negara serta umat manusia. Kontribusi itu dinilai terlihat dalam kedudukannya yang pernah menjabat Menko PMK pada pemerintahan Jokowi - JK.
Puan dianggap berperan dalam kebijakan penyusunan beberapa produk hukum seperti UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia juga produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.
