Semarang, Gatra.com - Proses pembangunan gedung baru DPRD Jawa Tengah mulai dikerjakan dengan merobohkan bangunan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah yang akan dijadikan lokasi gedung dewan.
Sejumlah pekerja mulai membongkar bagian dalam bangunan empat lantai kantor BPKAD Jawa Tengan (Jateng) yang berada di kompleks kantor Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.
Di bekas kantor BPKAD Jawa Tengah (Jateng) tersebut nantinya akan dibangun gedung baru DPRD Jateng setinggi 11 lantai dengan anggaran senilai Rp139 miliar.
Maket gedung baru dewan tersebut sudah dikenalkan kepada publik di loby gedung DPRD Jateng di Jalan Pahlawan Kota Semarang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Jateng, A.R Hanung Triyono, mengatakan sebelum dimulai pembangunan gedung baru DPRD Jateng dilakukan proses penghapusan aset gedung BPKAD Jateng.
“Setelah penghapusan gedung BPKAD rampung, dilanjutkan seleksi konsultan manajemen konstruksi,” katanya di Semarang, Rabu (19/2).
Hanung selaku pengguna anggaran pembangunan gedung baru DPRD Jateng, lebih lanjut, menyatakan proses selanjutnya adalah prakualifikasi dan tender konstruksi yang akan dilakukan pada 2020.
“Pembangunan gedung baru DPRD Jateng multinyears dimulai 2020,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Jateng, Sumarno sebelumnya menyatakan pembangunan gedung baru DPRD Jateng direncanakan sekitar April 2020.
Menurut dia, pada 2020 telah dianggarkan senilia Rp37 miliar untuk pembangunan gedung baru dewan dari total biaya pembangunan senilai Rp139 miliar.
Konsep gedung baru DPRD Jateng, lanjut Sumanto, sesuai dengan arahan Gubernur Jateng adalah terbuka, go green yang ramah terhadap lingkungan.
“Pembangunan gedung baru DPRD Jateng direncanakan 11 lantai. Tujuh lantai digunakan untuk anggota dewan, sedangkan empat lantai lainnya digunakan untuk kantor BPKAD,” kata Sumarno.
Selama proses pembangunan gedung tersebut kantor BPKAD Jateng untuk sementara dipindahkan ke Gedung Wanita di Jalan Sriwijaya Semarang.
Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin, menyatakan nantinya setiap anggotan dewan berjumlah 120 orang, akan mendapatkan ruang kerja sendiri-sendiri.
“Tidak seperti sekarang tidak ada ruangan untuk anggota dewan,” ujar dia.
