Mamuju, Gatra.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) baru-baru ini bertandang ke kantor DPRD Sulbar. Kedatangan rombongan KPU tersebut, untuk membahas pelaksanaan Pilkada di empat kabupaten di Sulbar.

Sekretaris KPU Sumbar, Dr Bakhtiar mengatakan, selain membahas pelaksanaan pilkada serentak, pihaknya menyampaikan bahwa KPU Sulbar tidak memiliki annggaran untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pilkada tahun 2020.

"Didalam DIPA anggaran KPU Sulbar tahun 2020, tidak termuat anggaran monitoring dan evaluasi atau monev pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Sehingga kami berharap DPRD Sulbar dapat membantu. Ditahun 2020 DIPA KPU Sulbar hanya Rp6,4 Miliar," ujarnya di Mamuju, Sabtu (22/2). 

Ia mengatakan, dari hasi pertemuan dengan anggota DPRD Sulbar tersebut, pihak KPU disarankan untuk membuat proposal kepada Pemprov Sulbar. Harapannya Pemprov Sulbar dapat menambah anggaran KPU Sulbar untuk kegiatan monitoring dan untuk pelatihan kepada anggota PPK dan PPS. 

"Kami disarankan untuk membuat proposal, semoga bisa diakomodir. Sebab jika mengacu pada Dipa tahun 2020 sudah tidak bisa dilakukan," kata Bakhtiar.

Bahktiar menyatakan, jika proposal yang diajukan tidak disetujui, KPU Sulbar tetap melakukan monitoring dan evaluasi Pilkada. Menurutnya, selama ini monitoring yang dilakukan oleh KPU Sulbar dengan berkunjung ke setiap daerah menggunakan dana pribadi.

"Besaran anggaran yang kami tuangkan dalam proposal sebesar Rp1,2 Miliar. Itu mencakup biaya pengawasan, monitoring dan pelatihan PPK serta PPS," ujarnya.