Karanganyar, Gatra.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberi nilai B terkait akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.

Penilaian itu diberikan Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo kepada Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam penganugerahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2019 di Hotel Tentrem, Yogjakarta, Selasa (24/2).

Bupati Juliyatmono mengatakan predikat tersebut bukan semata-mata targetnya. Namun performa baik pemerintah melalui tata kerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Sakip Award adalah parameter penilai kinerja pemerintahaan dalam perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penilaian akan semakin baik manakala pembagian anggaran mengacu pada skala prioritas dan efisiensi. Termasuk pula ada penyederhanaan program, dimana ada inventarisasi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

“Anggaran yang ada bukan dibagi rata ke OPD. Tapi diberi sesuai prioritas. Tahun ini diprioritaskan menekan angka kemiskinan dan peningkatan perekonomian,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (25/2).

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan e-planning dan e-budgeting serta pemakaian regulasi petunjuk pelaksanaan teknis secara baku. Selama ini, regulasi yang dipakai acak antara BPKP, Permendagri dan Kemenkeu.

Juliyatmono mengatakan perencanaan secara berjenjang mulai tingkat desa jangan sampai meluputkan usulan strategis.

“Tahun ini masih mendapat predikat B untuk Sakip. Begitu pula tahun lalu. Evaluasinya pada belum dipakainya regulasi baku untuk mengelola e-planing dan e budgeting,” ucapnya.

Ke depan, seluruh perencanaan yang diakhiri pelaksanaan harus terukur keberhasilannya.

Sementara itu Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam sambutannya di acara pemberian Sakip Award meminta pemerintah kabupaten dan kota harus melaksanakan tata kelola pemerintahaan yang profesional dan efisien. Termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menakar tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahaan yang berorientasi pada hasil. Serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pada konteks birokrasi, Tjahjo Kumolo meminta ASN untuk tidak bermain-main dengan narkoba, korupsi dan radikalisme. Sebab ketiganya itu sangat berbahaya dan mengacam jika dilakukan ASN.