Jakarta, Gatra.com - Sudah hampir enam tahun Joko Widodo menjadi presiden ketujuh Indonesia. Selama itu juga, janjinya membangun kilang Refinery Development Masterplan Program (RDMP) ataupun Grass Root Refinery (GRR), untuk mengurangi impor migas belum terealisasi. Naasnya selama hampir enam tahun memerintah, kata Jokowi akhir tahun lalu, progres pembangunan kilang tak sampai satu persen.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi memprediksi, hingga periode Jokowi habis, tidak ada satupun kilang minyak yang terbangun. “Saya prediksi, permintaan Jokowi bangun kilang hingga periode kedua ini tidak dapat dipenuhi. Padahal Jokowi sudah minta dengan marah-marah,” katanya kepada GATRA.
Menurut Fahmy, ada dua persoalan yang menghambat pembangunan kilang minyak. Pertama, persoalan investasi. Fahmy menilai, PT Pertamina (Persero) masih kesulitan merangkul investor untuk membangun kilang.
Pengembangan kilang Cilacap misalnya, menurut Fahmy, hampir tidak ada progres sama sekali. “Belum ada kesepakatan antara Pertamina dengan Saudi Aramco terkait valuation pada pembangunan Kilang minyak Cilacap,” katanya.
Teranyar, Pertamina gagal bekerjasama dengan Overseas Oil and Gas (OOG) Oman untuk membangun kilang Bontang. Menurut Fahmy, persoalan investasi pembangunan kilang minyak justru kontraproduktif dengan visi Jokowi menggenjot investasi dan mengurangi ketergantungan impor. “Ini sangat kontraproduktif lantaran impor BBM akan selalu meningkat, yang menyebabkan semakin ketergantungan Indonesai terhadap impor,” ujarnya.
Persoalan kedua, menurut Fahmy, yang menghambat terbangunnya kilang minyak, yaitu masih adanya intervensi mafia migas secara sistemik. “Kalau kilang tidak dibangun, maka impor BBM semakin tinggi, mafia migas berburu rente melalui peningkatan impor BBM,” ujarnya.
Menurut Fahmy, jika tidak ada satupun kilang baru atau pengembangan yang beroperasi di era Jokowi,, maka kedaulatan energi nasional terancam. “Jokowi gagal mewujudkan kedaulatan energi, seperti yang tercantum pada nawacita,” katanya.
