Jakarta, Gatra.com - Bank Indonesia (BI) menganggap keputusan Amerika Serikat untuk memasukan Indonesia ke dalam daftar negara maju adalah hal yang tidak tepat. Sebab, jika melihat kriteria yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF), yakni dari pendapatan per kapita, Indonesia masih harus berada di dalam daftar negara menengah ke bawah.

Menurut Bank Dunia dan IMF, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara maju jika pendapatan per kapitanya sebesar US$11.000 - 12.000 per tahun. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia saat ini baru berada di level US$4.000 per tahun.

"Sekarang kita masuk menengah bawah. Kenapa grant (hibah) dari IMF, World Bank berkurang ke Indonesia karena kita konsekuensi negara berkembang," kata Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (28/2).

Sedangkan kriteria yang dipakai oleh AS untuk mengelompokan sebuah negara ke dalam negara maju adalah dengan melihat banyaknya penduduk dan peran Indonesia di dalam organisasi strategis dunia.

"AS kan lihatnya dari size penduduk yang mencapai 267 juta. Selain itu, kita masuk ke kelompok strategis negara - negara besar dunia (G20)," jelas dia.

Karenanya, untuk menjadi sebuah negara maju, masih banyak yang harus dilakukan Indonesia, utamanya dalam meningkatkan pendapatan negara. Sebab, setelah menjadi negara maju praktis fasilitas yang diberikan oleh dunia, seperti dana hibah atau grant akan semakin sedikit.

Belum lagi dengan kewajiban negara yang harus menjadi pendonor bagi negara-negara lainnya, yang masih dalam kondisi ekonomi yang sulit.

"Kalau saya si lihatnya gapapa orang punya pendapat seperti itu tetapi kita fokus membangun infrastruktur dan dengan memperbaiki daya beli masyarakat dan pendapatan masyarakat," ucap Destry.