Jakarta, Gatra.com - Jemaah yang batal menjalankan umrah ke Mekkah, Arab Saudi, diharapkan tidak meminta pengembalian uang atau refund. Diketahui, pembatalan umrah sementara itu dilakukukan Arab Saudi untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia, Joko Asmoro mengatakan, alasan permintaan itu dilakukan sebab refund membutuhkan proses yang cukup panjang dan justru berpotensi merugikan banyak pihak. Ia meminta jemaah untuk memakluminya dan menunggu penjadwalan ulang.

"Kita sangat berharap pada tamu Allah, jemaah Allah tidak melakukan proses refund karena proses refund itu justru malah merugikan semua pihak. Dan jemaah harus memaklumi bahwa (jika refund) tidak bisa penuh semuanya pasti ada biaya-biayanya dan prosesnya cukup lama," kata Joko selepas diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (29/2).

Menurut Joko, refund umrah dengan kasus pembatalan umrah dari agen perjalanan berbeda. Menurut dia, pembatalan oleh agen perjalanan memang uang dan daftar jemaahnya tidak ada dalam catatan pemerintah.

"Kalau ini (pembatalan umrah dari pemerintah Arab), sebenarnya dananya ada di mitra-mitra kita," terangnya.

Saat ditanya apakah ada agen perjalanan yang mengalami kerugian akibat penangguhan sementara itu, Joko mengklaim tidak ada. Ia menilai, keputusan tersebut di luar kalkulasi dan kemampuan pemerintah.

"Semua pihak berusaha sama-sama, kan ini di luar kemampuan kita, jadi jangan terus bicara rugi. Semua akan rugi tapi demi kebaikan keamanan. Toh kalo enggak bisa memberi pelayanan umrah ke Saudi Arabia, kalau memang enggak aman," pungkasnya.

Sebelumnya, Joko menerangkan masalah penangguhan umrah adalah visa dan tiket penerbangan. Namun berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Kementerian Agama, masalah tiket berhasil diatasi dengan penjadwalan ulang.

Selain dua masalah itu, ada lagi masalah akomodasi. Ia menyebut pemerintah juga tengah mengatur ulang dengan mitra di Arab Saudi terkait penginapan, catering hingga transportasi jemaah umrah yang dibatalkan. Akan tetapi, yang dikhawatirkan pemerintah adalah harga akomodasi yang meroket selepas pembatalan, mengingat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan.