Jakarta, Gatra.com - KPU DKI Jakarta menggelar launching Sekolah Anti Korupsi yang merupakan upaya edukasi bagi para penyelenggara pemilu. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan tersebut. 

Menurut Haris, integritas penyelenggara pemilu sama dengan integritas pemilu itu sendiri. 

"Ini yang bisa dipercaya masyarakat, sesuatu yang dibutuhkan. Bagaimana supaya cara pandang anti korupsi itu menjadi standar etik di lingkungan penyelanggara pemilu," ujarnya di Gedung KPU DKI Jakarta (4/3). 

Haris menuturkan kalau penyelenggara tidak mampu menginternalisasikan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Maka negara akan gagal melembagakan demokrasi yang baik untuk kebutuhan bersama. 

Bagaimanapun, lanjut Haris, integritas penyelenggara adalah salah satu pondasi bagi tegaknya demokrasi yang baik. Kualitas pemerintahan yang dihasilkan akan baik. Tanpa itu, pemilu hanya akan menghasilkan para penyelenggara negara yang menyimpang. 

Dewas KPK, lanjutnya, hadir untuk mengawal KPK. Mengawal agar KPK bisa menjadi lembaga antirasuah yang tidak hanya akuntable, independen, tapi juga profesional. Bagaimana KPK ke depan bisa memiliki ketiga hal itu, untuk bisa lebih berintegritas. 

Hari menyebut, apa yang dilakukan Dewas KPK untuk mewujudkan itu ada 4. Pertama, mengasawai tugas dan wewenang KPK. Kedua, menyusun kode etik dan menegakkannya. Ketiga, memberi izin atau tidak terkait penyadapan, penggeladahan, dan penyitaan. Keempat, mengevaluasi kinerja pimpinan maupun pegawai KPK. 

"Dalam kaitan itu, semua diikat dengan kode etik yang juga berlaku bagi Dewas," ujarnya.