Jakarta, Gatra.com - Pengamat Pendidikan, Itje Chodidjah, berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat memposisikan diri sebagai "wasit" dalam program Merdeka Belajar Jilid 4, Organisasi Penggerak yang baru saja diluncurkan.
"Harapan utama saya adalah Kemendikbud justru jadi wasit untuk meratakan. Jadi azas keadilan harus dipegang oleh Kemendikbud, dalam membagi organisasi masyarakat harus dibagi merata. Daerah yang membutuhkan banyak, ya harus diberi banyak. Daerah-daerah yang sudah berkembang tentunya bisa tahan dulu, dan diberikan pada daerah yang kurang," kata Itje saat ditemui di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (10/3).
Itje juga yakin Kemendikbud dapat menjalankan peran tersebut, karena Kemendikbud selama ini memiliki perangkat untuk melakukan monitoring sekolah-sekolah. Sehingga, Itje yakin monitoring akan bisa dilakukan kepada sekolah-sekolah mana saja nantinya yang telah mendapatkan bantuan.
"Karena untuk sementara ini, ketika tidak dihimpun Kemendikbud kan banyak sekolah itu yang telah mendapat bantuan dari berbagai organisasi. Nanti dikhawatitkan kalau tidak ada monitoring, maka sekolah itu lagi yang dapat," tutur Itje.
"Nah ketika sekarang sudah dibawah Kemendikbud, saya pikir praktik itu akan justru terhindar. Karena Kemendikbud yang akan melihat. Loh sekolah ini kok dapat lagi, jangan dong, biar sekolah lain dong di daerah tersebut yang dapat," tambahnya.
Itje menyarankan agar organisasi penggerak nantinya hanya boleh bergerak ketika proposalnya sudah menyangkut pada kebutuhan guru yang ada di sana. Hal tersebut dirasa harus masuk di dalam kriteria pemerintah untuk menerima organisasi penggerak tersebut.
"Ketika organisasi tersebut tidak mengajukan aktifitas yang akan langsung membantu guru, saya rasa baiknya tidak. Karena nanti akan ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi kriteria yang harus diterapkan dalam rangka menerima organisasi ini adalah kriteria bahwa kegiatan programnya berhubung dengan program sekolah dan peningkatan kualitas siswa melalui gurunya," ujarnya.
