Jakarta, Gatra.com - Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan bahwa stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pandemi Covid-19 masih terlalu sedikit yakni hanya sebesar 0,2% dari total PDB Indonesia.
Dibanding negara lain, misalnya, seperti Australia yang mengucurkan stimulus ekonomi sebesar A$189 miliar, atau 9,7% dari PDB. Lalu Amerika Serikat yang mengucurkan stimulus fiskal sebesar 10% dari PBD, atau sebesar US$2 triliun.
"Padahal Indonesia memiliki mortality rate sebesar 9,3%. Itu paling tinggi kedua setelah Italia. Jadi, virus Corona ini tidak bisa diabaikan," kata Esther dalam diskusi INDEF yang digelar secara daring, Kamis (2/4).
Dengan tingkat kematian tertinggi kedua tersebut, pemerintah Indonesia hanya menggelontorkan dana stimulus sebesar 0,2%; yakni Rp33,2 triliun pada stimulus pertama, dan Rp405 triliun pada stimulus kedua, yang menurut Esther, tidak bakal cukup.
Berdasarkan perhitungan Esther, dengan estimasi PDB 2020 sebesar Rp16.628 triliun, dan asumsi pertumbuhan ekonominya sama seperti 2019 yakni 5,02%, maka jika pandemi Covid-19 merusak 50% perekonomian, Indonesia akan kehilangan PDB sebesar Rp8.314 triliun per tahun, atau sekitar Rp693 triliun setiap bulannya.
"Kalau dampak ini terasa sampai tiga bulan, maka pemerintah akan menanggung kerugian sebesar Rp2.078 triliun. Dengan asumsi 3 bulan, dan ekonomi 50 persen terganggu," jelasnya.
Peningkatan kerugian akan terjadi, jika pandemi merusak perekonomian hingga menyentuh 70%, maka kerugian yang ditanggung bisa mencapai Rp970 triliun setiap bulannya, dan mencapai Rp2.910 triliun pada bulan ketiga.
Untuk itu, lanjut Esther, pemerintah Indonesia sudah semestinya menggelontorkan stimulus fiskal sebesar Rp2.078 triliun untuk tiga bulan. Dan, jika mengasumsikan pandemi melebar hingga enam bulan, maka stimulus fiskal perlu digelontorkan sebesar Rp4.157 triliun.
