Jakarta, Gatra.com- Ekonom Senior INDEF, Didik Rachbini mengatakan, penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan sikap kepemimpinan yang baik dari pemerintah dengan didukung kepercayaan publik. 

"Leadership itu diuji pada saat sekarang. Kalau hanya perkara nyomot APBN Rp5 triliun dijadikan jalan, dijadikan gedung bertingkat, itu bukan perkara yang susah. Wakil ketua komisi aja bisa itu, tinggal ketok palu, dialokasikan ke pembangunan jalan. Itu tidak sulit, itu gampang," katanya di Jakarta, Minggu (5/4).

Pernyataan itu merujuk pada hasil kajian INDEF, sebanyak 79% dari 8.000 lebih percakapan di sosial media memunculkan sentimen negatif terhadap Presiden Joko Widodo. Bahkan, 93% dari 16.000 percakapan, memunculkan sentimen negatif pada Menteri Kesehatan.

"Dari hasil pantauan ini, kepercayaan rakyat kepada pemerintah sangat tidak memadai, ini harus segera diperbaiki. Pemerintah tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat seperti ditunjukkan oleh sentimen negatif ini," ujarnya.

Bahkan, Didik menyebut, banyak pernyataan hingga kebijakan pemerintah yang dinilai ngawur dan tidak relevan dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah malah semakin menurun.

"Seperti UU darurat sipil, itu juga satu kebijakan yang mana orang-orang di sekitar Jokowi seperti nggak ngerti hukum. Mana ada negara di dunia yang menetapkan darurat sipil akibat pandemi COVID-19 ini?" ucapnya.

Selain itu, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga disebut Didik sulit dimengerti. Pemerintah dianggap tidak memberikan rincian yang mendetail terkait kebijakan ini.

"PSBB tetapi boleh mudik, kan kacau. Sebelum ada PSBB juga sekolah-sekolah sudah tutup, orang sudah di rumah saja. Rakyat tidak mengerti apa itu PSBB, itu harus dirinci. Saya yang guru besar saja gak mengerti apa itu PSBB, apalagi rakyat biasa, itu harus dirinci satu persatu, dan harus atas izin menteri kesehatan," ungkapnya.