Home Ekonomi Anggota DPR Ragukan Kebijakan Fiskal Menkeu

Anggota DPR Ragukan Kebijakan Fiskal Menkeu

Jakarta, Gatra.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad pertanyakan keseriusan pemerintah dalam penangananan mewabahnya virus Covid-19. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra itu mempertanyakan penyertaan modal BUMN dianggap lebih penting dibandingkan menyelamatkan nyawa rakyat.

Menurutnya, kebijakan Fiskal harus fokus mengatasi krisis kesehatan. Kamrussamad juga mempertanyakan total dana yang sangat kecil dalam sektor kesehatan atasi covid-19 dibandingkan negara tetangga Malaysia.

“Kenapa Indonesia jauh lebih kecil anggaran Pandemic Covid-19-nya Jika dibandingkan dengan Malaysia (Indonesia 2,5% dari PDB sedangkan Malaysia, resmi 10% dari PDB) sementara Jumlah Penduduk Indonesia jauh lebih besar," katanya saat Komisi XI melakukan RDP dengan Menkeu Sri Mulyani melalui pertemuan virtual, Senin (6/4).

Baca juga: INDEF: Stimulus Fiskal Pandemi Covid-19 Terlalu Sedikit

Dia menjelaskan bagaimana cara kerja stimulus ke-1 senilai Rp. 10,3 Triliun, stimulus ke-2 senilai 22,5 T, dan kebijakan fiskal yang diumumkan Presiden senilai 405,1 triilun yang terbagi dalam 4 komponen dan komponen terkecil ada sektor kesehatan dan Persiapan berikutnya bahwa kebijakan fiskal tersebut tepat sasaran dan mampu mengatasi PHK, menahan angka kenaikan kemiskinan serta mampu menahan Pertumbuhan menuju minus 0,4%.

"Kenapa ada skema Penyertaan modal Ke BUMN dalam Penyaluran Paket Kebijakan Fiskal Pandemic Covid -19, Jangan sampai ada hubungan dengan Jiwasraya dan Asabri serta Bumiputra," tanya Kamrussamad.

"Karena itu kami menekankan Pelebaran defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 agar difokuskan pada kebijakan fiskal untuk Krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta Masyarakat miskin melalui Program jaring pengaman sosial (Social safety net)," imbuhnya.

Lebih lanjut, APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan strategis dalam memastikan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju. Sebagai sebuah kebijakan fiskal, kata Kamrussamad, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

"Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional, untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%," paparnya.

Stabilisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang merupakan tantangan bersama yang harus digapai, agar akselerasi Indonesia Maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat kita capai, utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menilai, bermunculannya pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Sehingga, dalam kasus seperti ini pemerintah juga mesti memikirkan bagaimana meningkatkan stimulus perdagangan dengan cepat sehingga masyarakat bisa bangkit secara cepat.

 

95