Pekanbaru, Gatra.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diharapkan tidak menunjukan sikap ragu dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Hal itu dikatakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Elfiriandi.
Menurut Elfiriandi, saat ini pemerintahan di Riau di setiap level tingkatan dihadapkan pada dua pilihan, yakni cepat membereskan persoalkan ini atau membiarkanya berlarut.
"Ragu itu bukan menghilangkan masalah, malah memperlebar masalah. Lebih bagus kita gagal daripada tidak berbuat," sebutnya kepada Gatra.com, Rabu (8/4).
Terkait persoalan dana yang banyak menjadi keluhan kalangan pemerintah, ia menyebut hal itu merupakan persoalan keberanian mengambil keputusan.
"Untuk apa kita tahan dana, sementara dana itu juga tidak bisa kita gunakan. Ambil saja sumber-sumber dana yang tak berhubungan dengan masyarakat, seperti dana infrastruktur. Selain itu buka akses terhadap bantuan perusahaan," tegasnya.
Hanya saja, sambung Elfiriandi, agar sumbangan dari perusahaan dapat optimal, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan menyeluruh agar distribusi bantuan tidak terkosentrasi dalam suatu wilayah.
"Ada problem birokrasi kalau bantuan perusahaan masuk ke kas daerah, lebih baik pemerintah tentukan pemetanya dan biarkan perusahaan membantu dengan cara mereka," ungkap Elfiriandi.
Sementara itu, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan bupati dan wali kota se-Riau belum sanggup melakukan PSBB. Hal tersebut dikarenakan persoalan dana yang dibutukan saat PSBB diterapkan.
"Itu yang menjadi problem, karena masing-masing daerah berbeda pendapatan daerahnya. DKI Jakarta itu siap untuk tiga bulan logistiknya. Di Riau, beberapa daerah belum siap menyiapkan logistik," tukasnya.
Hingga Rabu siang (8/4) jumlah pasien positif Corona di Riau mencapai 12 orang. Sedangkan pasien dalam pengasawasan sebanyak 186 pasien. Dari jumlah tersebut 98 pasien masih dirawat dan 81 pasien dinyatakan sehat. Sementara 7 pasien meninggal.
