Jakarta, Gatra.com – Pemerintah baru-baru ini mencanangkan program Kartu Prakerja sebagai salah satu bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang kehidupannya terdampak virus corona atau Covid-19. Dalam program tersebut rencananya akan dibuat pelatihan Kartu Prakerja melalui platform digital senilai 1 juta rupiah untuk setiap peserta dari total 3,55 juta rupiah manfaat yang akan diperoleh.
Anggota DPR dan Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mengatakan program pelatihan yang dicanangkan pemerintah belum menyentuh esensi kehidupan masyarakat. Ia berpandangan saat ini yang dibutuhkan para buruh yang di PHK, pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian adalah pemenuhan kebutuhan pokok langsung, bukan pelatihan secara online.
"Konsep Kartu Prakerja sejak awal sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi langsung berupa lapangan kerja, saat ini di saat banyak masyarakat yang terdampak virus corona dan kehilangan mata pencaharian kok malah akan berikan pelatihan secara online,” ujar Sukamta dalam keterangannya kepada Gatra.com, Kamis (16/4).
Dirinya menyebutkan hal tersebut sangat tidak pas dan hanya akan membuang uang rakyat sebesar Rp5,6 triliun, yang alokasinya untuk pelatihan. “Saya minta kepada pemerintah rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan. Lebih baik anggaran Rp5,6 triliun untuk pelatihan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok buruh yang di PHK serta pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuh makan, bukan pelatihan,” katanya.
Untuk diketahui atas dampak virus corona, pemerintah akan meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang. Setiap peserta Kartu Prakerja direncanakan akan mendapatkan pelatihan online senilai Rp1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).
Belakangan pelatihan online ini ramai diperbincangkan netizen karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruangguru yang salah satu pendirinya diketahui menjadi staf khusus presiden. “Pelatihan secara online senilai 1 juta rupiah ini pun juga masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan?. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah,” ucap legislator Komisi I DPR itu.
Ia mengatakan langkah itu kurang tepat diterapkan saat situasi pandemi dimana masyarakat kehilangan pencarian. “Maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai 5,6 tiliun rupiah ini. Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?” katanya.
Anggota DPR RI asal dapil Yogyakarta ini mengharapkan pemerintah lebih fokus mengatasi Covid-19 secepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak semakin besar. Menurutnya berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penangan virus corona seperti pembangunan ibukota baru serta berbagai proyek lainnya yang tidak bersifat mendesak, ditangguhkan menjelang bencana pandemi ini berakhir.
“Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kita lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung. Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada 2 hal, atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi,” pungkasnya.
