Home Kebencanaan Soal PSBB di Riau, Ini Kata Apkasindo

Soal PSBB di Riau, Ini Kata Apkasindo

Pekanbaru, Gatra.com – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo) berharap pemerintah daerah yang ada di Riau tidak ikut-ikutan latah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghadang pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sebab semua instrumen yang terkait dengan pemberlakukan PSBB itu cukup banyak dan rumit, apa lagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Buat dulu analisis kondisi terkini, lalu petakan kondisi riil Riau yang ada seperti apa. Kondisi terkini itu tentu terkait dengan jumlah manusia yang sudah benar-benar positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pengawasan (ODP). Terus yang saya maksud dengan kondisi riil Riau itu adalah hamparkan berapa banyak dan dimana saja pintu-pintu masuk dari dalam dan luar negeri menuju Riau, berapa banyak manusia dan usaha kecil menengah yang akan terdampak oleh PSBB tadi, lalu apa yang akan dilakukan untuk manusia dan usaha yang akan terdampak itu. Setelah analisis dan solusinya ada, umumkan kepada masyarakat luas. Pengumuman tentu enggak hanya melalui media sosial, tapi juga mengerahkan kendaraan dan personil untuk mengumumkan itu. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya apa itu PSBB kepada masyarakat. Biar masyarakat benar-benar paham,” pinta Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, kepada Gatra.com Jumat (17/4).

Kalau sederet hal tadi tidak dilakukan tapi ujug-ujug dibikin pengumuman PSBB, yang ada orang akan panik dan masalah baru muncul. “Jelang semua analisis dan solusi soal PSBB itu ada, pembatasan orang masuk ke Riau, khususnya dari luar negeri, sudah berjalan. Khusus dari luar negeri, larangan orang masuk diberlakukan, enggak masalah,” katanya.

Terkait solusi untuk manusia dan usaha kecil tadi kata Gulat, Riau ini punya kebun kelapa sawit sekitar 3,3 juta hektar dan Hutan Tanaman Industri (HTI) sekitar 2,1 juta hektar.

Untuk mengelola hasil dua industri ini, ada sekitar 226 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan dua pabrik kertas raksasa. “Sawit dan HTI ini ada di hampir semua kabupaten kota di Riau. Hamparkan apa saja yang diperlukan untuk masyarakat, bikin zonasinya. Buka data Program Keluarga Sejahtera (PKH) kabupaten/kota terbaru. Pilah mana saja kebutuhan masyarakat yang bisa disupport oleh perusahaan sawit dan HTI tadi, termasuk perusahaan tambang. Kebutuhan itu saya pikir enggak muluk-muluk lah. Masker, Vitamin C atau suplemen Vitamin lainnya, Beras, minyak goreng, gula pasir dan Posko Mitigasi Corona di Desa atau Kecamatan terdekat dengan lokasi usaha perusahaan,” urai auditor ISPO ini.

Untuk memberesi ini semua kata Gulat, tidak akan butuh waktu lama. Sebab teknologi sudah canggih. “Di sinilah momennya kita saling bergandeng tangan, menampakkan semangat gotong royong kemelayuan kita. Pemerintah daerah benar-benar harus terbuka dengan keterbatasan anggarannya, jangan kondisi saat ini malah dijadikan momen khusus pribadi. Kalau ini semua kita lakukan, saya yakin masyarakat akan terpancing untuk saling bahu membahu. Dengan begitu, fsikologis mereka akan makin kuat. Sebab mereka kemudian melihat, oh ternyata pemerintah dan perusahaan bergandeng tangan. Dan dampak paling positif dari menguatnya fsikologis tadi, masyarakat tidak mudah terpapar virus Corona. Provinsi lain penghasil sawit, tambang dan HTI, saya rasa bisa juga menerapkan yang semacam ini,” kata kandidat doktor lingkungan ini.

Apa yang disebut oleh Gulat tadi adalah murni untuk membantu pemerintah pusat yang sudah bertungkus lumus mengerahkan segala daya dan upaya untuk menghadang pandemi Covid-19.

Polisi, tentara dan para medis sudah berjibaku untuk itu. “Nah giliran kita yang mensupport semua upaya itu. Alhamdulillah, di tengah pandemi, sawit masih eksis. Ini harus kita pertahankan. Tentu dengan cara bergotong-royong menghadang Covid-19 itu. Sebab kalau tidak, bukan tidak mungkin Pemerintah Pusat mengijinkan provinsi Lockdown atau bahkan Republik ini. Jika ini terjadi, industri sawit akan sangat dirugikan. Sebab semua proses ekspor CPO (70% dari total produksi) dan industri sawit dalam negeri akan kena Lockdown juga. Kalau sudah seperti ini, siapa yang rugi? Yuk, kita sama-sama ukir sejarah indah, bahwa kebersamaan kita selalu ada, meski Covid melanda,” pinta Gulat.

 

182