Home Kebencanaan Gawat! Tenaga Medis Bertumbangan, PKS Desak Penuhi APD

Gawat! Tenaga Medis Bertumbangan, PKS Desak Penuhi APD

Jakarta, Gatra.com – Sebanyak 46 tenaga medis di RS Kariadi, Semarang dilaporkan positif terinfeksi Covid-19 pada Kamis lalu (16/4). Kabar yang sama juga dialami 150 tenaga medis di DKI Jakarta yang positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan laporan pada Jumat (17/4). Tingginya angka tenaga medis yang meregang nyawa akibat memenuhi kewajiban menangani pasien corona perlu mendapatkan perhatian banyak pihak.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta berpandangan kabar tersebut harus menjadi fokus perhatian bersama. Pemerintah menurutnya harus segera memenuhi perlengkapan berstandar operasi tinggi untuk setiap petugas rumah sakit.

“Dua hari ini kita mendengar kabar kurang mengenakkan bahwa 46 tenaga medis di RS Kariadi Semarang dan 150 tenaga medis di DKI Jakarta positif terinfeksi Covid-19. Hampir bisa dipastikan penyebabnya adalah minimnya APD, kalau pun ada, mungkin kualitasnya belum sesuai standar,” ujarnya dalam keterangan kepada Gatra.com, Sabtu (18/4).

Pemerintah menurutnya harus segera memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) layak untuk para tenaga medis dan tenaga pendukungnya di seluruh Indonesia. Legislator asal Dapil Yogyakarta itu menambahkan bahwa pemerintah telah mendistribusikan sekitar 600-700 ribu APD. Namun pengadaan itu tidak cukup, pemerintah harus mampu memprediksi berapa jumlah pasien yang akan ditangani sampai pandemi mereda.

Doktor lulusan University of Manchester itu memperkirakan setiap tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 membutuhkan sekitar 10 APD per-hari ambang batas minimal, dan bahkan 20 APD per-hari ambang batas maksimal. Daya tahan APD juga tergantung dari kualitas bahan dan jenis tugas para tenaga medis.

Ia mengusulkan agar pemerintah mampu memproduksi jenis APD yang safety dan higiene serta aman dipakai hingga berkali-kali untuk menghemat anggaran. Kalkulasi kebutuhan APD juga dapat menggunakan model matematis dengan memprediksi berapa lama prediksi pandemi terjadi di Indonesia. Setelah dibuat peramalan (forecasting) kebutuhan APD yang harus disiapkan pemerintah untuk stok jangka panjang.

“Kementerian Perindustrian memprediksi 4 bulan ke depan, hingga Juli 2020, penanganan Covid-19 membutuhkan 12 juta paket APD. Jika kita hitung kasar saja pandemi Covid-19 ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2020, sebagaimana prediksi Presiden Jokowi pandemi akan berakhir saat itu,” katanya.

Dengan hitungan yang moderat, 12 juta paket dibagi 4 bulan dikalikan 9 bulan menjadi sekitar 27 juta paket APD yang dibutuhkan. “Sekitar 600-700 ribu paket yang telah disiapkan pemerintah tentu masih jauh dari cukup. Jika harga APD Rp500 ribu/paket, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp13.5 triliun,” ujar Sukamta yang juga anggota Badan Anggaran DPR itu.

Sebelumnya pemerintah lewat Menko Perekonomian mengklaim APD tersedia cukup untuk dalam negeri, dengan dasar Indonesia mampu memproduksi 17 juta unit paket APD setiap bulannya, sehingga bisa mengekspor APD ke negara-negara yang membutuhkan. Anggota Komisi I DPR itu menganggap pernyataan itu agak aneh dan bertolak belakang dengan kondisi yang ditemui di lapangan.

“Pertama, jika memang kita bisa memproduksi sebanyak itu dalam 1 bulan, kenapa di lapangan para tenaga medis mengeluhkan langkanya APD? Sampai ada yang membuat APD darurat dengan jas hujan dari plastik yang sangat tipis,” katanya. Alasan itu menurutnya diperkuat dengan pernyataan Kepala Staf TNI AD Andika Perkasa yang menyampaikan kewalahan yang dialami RSPAD dalam menyiapkan APD. Pernyataan tersebut disampaikan saar rapat Kepala Staf TNI AD dengan Komisi I pada Rabu lalu (15/4).

Kedua, ia berharap pemerintah dapat melakukan prediksi kebutuhan secara benasr dan eksak sehingga menjadi kebutuhan real dari APD dalam negeri. Ketiga, ia menegaskan agar pemerintah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan APD dalam negeri. Beberapa negara, terangnya, telah melarang ekspor barang atau alat yang akan menjadi kebutuhan darurat dalam negeri, sementara pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menkeu Bu Sri Mulyani tetap akan melakukan ekspor dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi.

“Ekspor APD ini prioritas yang salah. Saya kira ekspor bisa dilakukan ketika ada jaminan APD sudah cukup dan pandemi sudah mereda. Apalagi sebenarnya, APD untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri juga membeli, bukan disumbangkan. Jadi para pengusaha tetap mendapatkan keuntungan. Jadi, jangan mengejar keuntungan ekonomi dan pajak dengan potensi mengorbankan nyawa Warga Negara Indonesia,” tegas Sukamta.

Selain itu, sambungnya, pemerintah harus menjamin bahwa kualitas APD tersebut memenuhi standar kelayakan. “Kami mendapat laporan di beberapa tempat bahwa APD yang ada tidak sesuai standar, seperti misalnya barang cacat sudah sobek, dan seterusnya. Ini tolong diperhatikan. Para pelaku bisnis alat kesehatan hendaknya lebih mementingkan kepentingan kita bersama dalam memerangi pandemi Covid-19 ini, daripada mencari keuntungan semata,” pungkasnya.

232