Semarang, Gatra.com - Walikota Semarang Hendrar Prihadi memilih menerapkan pembatasan wilayah non PSBB dengan model Jogo Tonggo, ketimbang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Jogo tonggo atau menjaga tetangga sendiri adalah konsep pembatasan wilayah non PSBB. Gerakan ini pada dasarnya adalah gerakan gotong royong antar masyarakat, yang akan mengatur tempat kerja, usaha, pendidikan dan kegiatan mereka," ujar Hendi sapaan akrabnya, Jumat (24/4).

Hendi menjelaskan, gerakan yang resmi di berlakukan pada Senin (27/4) mendatang, bakal mendapat support dari 48 tim patroli gabungan di pos pantau Jogo Tonggo. Dimana setiap satu pos pantau akan dijaga oleh tiga tim patroli yang beranggotakan, TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol-PP dan tenaga kesehatan.

"Kita memiliki 16 pos pantau, 8 pos ditempatkan di perbatasan dengan wilayah lain, 8 pos pantau di Kota Semarang sendiri," imbuhnya.

Dalam penerapannya, Hendi mempersilahkan, pihak kelurahan untuk melakukan karantina wilayah dengan cara menutup jalan kampung, dengan menggunakan portal, bambu atau menggunakan apapun itu.

"Selain menutup portal jalan. Saat ini, ditingkat RW kami juga sudah melaksanakan sistem lumbung pangan kelurahan,"katanya. 

Menurutnya, penerapan model Jogo Tonggo ini telah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. "Konsep Jogo Tonggo ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu pembatasan wilayah Non PSBB di Kota Semarang," ujarnya.

Hendi berharap, dengan diberlakukannya kebijakan Jogo Tonggo ini dapat membuat angka Covid-19 di ibukota Jawa Tengah ini dapat berkurang. "Trennya masih tinggi. Untuk itu saya diberlakukannya Jogo Tonggi dapat membuat angka Covid-19 bisa turun, harapnya.

Hingga, Jumat (24/4) sore, tercatat ada 147 pasien positif Covid-19 di Kota Semarang. Untuk PDP ada 272 orang dan ODP sebanyak 672 orang. Sementara pasien sembuh ada 50 orang, dan pasien meninggal dunia berjumlah 30 orang.