Jakarta, Gatra.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri meminta pemerintah untuk menunda proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, penundaan itu harus dilakukan agar dana proyek IKN dapat difokuskan untuk menangani wabah Covid-19.

"Atau kalau Ibu Kota, barang kali ditunda sampai 2030. Kan Indonesia tidak akan mati kalau tidak punya Ibu Kota baru kan," katanya dalam video conference, di Jakarta, Jumat (24/4).

Selain itu, jika proyek IKN tetap dilanjutkan, sedang perekonomian Indonesia masih berada dalam ketidakpastian karena wabah, hal itu justru akan lebih membahayakan kondisi ekonomi nasional.

"Jadi kalau kita krisis, ya tundalah apa yang bisa kita tunda," tegas Faisal.

Sebagai informasi, proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun, dengan sumber dari APBN sebesar Rp96 triliun. Sisanya diperkirakan dari swasta murni sebesar Rp120 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menanggapi permintaan Faisal, Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin menjelaskan, dana proyek pembangunan IKN dilaksanakan berdasarkan dua masa anggaran. Satu proyek perencanaan, yang diketuai oleh Kepala Bappenas.

"Itu kebetulan sudah jalan tandernya dari Januari, sebelum kita mengalami periode ini. Kemudian yang kedua, yang di PUPR, itu yang pembangunan basic infrastructur-nya," lanjut Maysita.

Untuk poin kedua itulah, yang dilakukan refocussing anggaran untuk tiga prioritas Presiden Joko Widodo dalam masa wabah.

"Jadi yang belum dimulai kontraknya, itu sama pemerintah sudah dialihkan ke tujuan-tujuan utama. Utamanya itu presiden tiga, satu kesehatan, dua social safety net, tiga dunia usaha berfokus ke UMKM," katanya.