Padang, Gatra.com - Warga mulai mempertanyakan bantuan di Balai Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Terlebih, Pemerintah Kota (Pemkot) Padang telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, namun hingga kini belum dibagikan.
Seorang warga Parupuk Tabing Padang, Rere (40), mempertanyakan kinerja pihak Pemkot Padang karena belum menyalurkan bantuan. Sementara, hampir setiap hari bantuan datang dari berbagai pihak ke Kantor Balai Kota Padang untuk bisa disalurkan ke warga yang terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
"Itulah yang jadi tanda tanya, menerima bantuan banyak. Seperti diberi angin surga saja, tapi hampir habis bulan April, bantuan tidak disalurkan juga," katanya kepada Gatra.com saat dihubungi, Selasa (28/4).
Menurutnya, seharusnya bantuan tersebut langsung dilasurkan ke warga terdampak sesuai data yang sudah ada. Dalam artian, Pemkot Padang tidak harus menunggu semua data terkumpul baru dibagikan. Paling tidak sudah berangsur-angsur menyalurkan bantuan.
Ibu tiga orang anak itu menceritakan, sebelumnya ia menitipkan kue buatannya di kampus Universitas Negeri Padang (UNP). Kini dia tidak lagi bisa menitip kue di kampus "Alam Takambang Jadi Guru" itu, karena suasana libur akibat pandemi Covid-19 yang melanda.
Kini dia itu mengeluhkan sulitnya ekonomi. Semenjak pandemi Covid-19, penghasilan keluarganya merosot tajam. Apalagi ia hanya penjual kue, dan kini pembelinya berkurang drastis, sehingga kebutuhan sehari-harinya semakin tidak mencukupi.
"Kini mencari uang Rp50 ribu saja sangat sulit. Anak butuh biaya masuk pesantren Ramadan online, butuh paket data, butuh bayar listrik. Bantuan dari pemerintah juga tidak jelas," ungkapnya agak tegas.
Hal serupa juga dirasakan Doni Suhardi (42) adanya dampak Covid-19. Kendati ia tidak berhak menerima bantuan itu, tapi ia sangat prihatin lambatnya kinerja Pemkot Padang dalam menyalurkan bantuan. Terlebih lagi diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Warga lainnya, Yanti (29) warga Pasaman yang domisili di Koto Marapak Padang ikut merasakan dampak ekonomi adanya wabah Covid-19. Namun hingga kini belum ada bantuan diterima dari pemerintah. Ia bahkan tidak terdaftar di RT/RW sebab tidak memiliki KTP Kota Padang.
Dari keterangannya, ia bersama suami telah tinggal di Kota Padang sejak empat tahun silam. Namun belum mengurus surat perpindahan KK, dikarenakan jarang pulang ke kampung halaman. Alhasil, keluarganya tidak terdaftar di RT/RW untuk diajukan sebagai penerima bantuan.
"Katanya harus urus surat pindah KK dulu, sementara sekarang pulang susah. Suami hanya kerja di Ramayana, orang belanja tidak ada. Harusnya bantuan diberikan merata, sebab semua terkena dampak," kata Yanti yang sedang mengandung anak pertama itu.
Selain itu, di lain sisi warga menyayangkan bantuan yang diserahkan kepada cleaning servis (CS) selingkungan Balai Kota Padang oleh Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Padang. Sementara banyak warga lainnya yang terdampak secara ekonomi.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Humas Pemko Padang, Amrizal Rengganis menyebutkan, bahwa Pemkot Padang belum menyalurkan bantuan dikarenakan data dari pusat dan provinsi yang sering berubah-ubah. Akibatnya, pihaknya harus dilakukan pendataan ulang.
Amrizal juga menepis isu banyaknya Pemkot Padang menerima bantuan dari berbagai pihak. Ia mengaku selama ini pihaknya di Pemkot Padang umumnya menerima alat pelindung diri (APD) dan masker, bukan bantuan dalam bentuk uang atau sembako.
"Bantuan memang banyak, tapi itu APD dan masker, bukan uang atau sembako. Kalau telur dan beras, sudah dibagikan ke warga terkena Covid-19. Kalau bantuan untuk CS, itu khusus dari IKAPTK bukan dari Pemko Padang," jelas Amrizal.
