Jakarta, Gatra.com- Perdebatan seputar kartu prakerja semakin meluas. Tidak hanya menyangkut adanya unsur kepentingan di dalamnya, tetapi juga penerima manfaat yang dianggap tidak tepat sasaran. Selain itu, publik juga menyangsikan program ini akan berjalan lancar. Pasalnya, melakukan training saat wabah Covid-19 dianggap kurang tepat. Masyarakat lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibandingkan pelatihan.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni P. Purbasari menanggapi beberapa kritik dari masyarakat. Menurutnya, semakin banyak direspon, berarti kartu prakerja semakin dikenal. Ia pun membantah ada langkahnya ini tidak tepat sasaran.
“ Mereka [Penerima Kartu Prakerja] ini prioritas, bukan the only one. Syaratnya memang Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun dan tidak sedang kuliah atau sekolah. Fokus kita pengangguran muda, tetapi adanya Covid-19, kita ingin menolong pekerja formal dan informal yang terdampak penghidupannya,” tuturnya dalam Webinar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (29/4).
Ia mengatakan, ini merupakan upaya semi-bansos karena menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat. Meski jumlah dana dalam kartu prakerja lebih kecil dibandingkan Kartu Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pernyataan Denni ini langsung mendapatkan respon dari Executive Director Indef, Tauhid Ahmad. Menurutnya, semi-bansos melalui cara ini kurang efektif. Hal ini mengingat 40% penduduk dikategorikan miskin. Apabila melakukan riset menggunakan metode acak, ada beberapa wilayah yang penduduknya belum dapat mengakses internet.
“ Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin menerima pelatihan. Ketika memilih model pelatihan, kenapa tidak membuat video langsung? Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) akan membuat pelatihan secara gratis. Ini malah tidak ada komunikasi seperti seminar. Tidak ada konsep pelatihan masuk dan pemberian materi,” katanya.
Kontra terhadap Kartu Prakerja dinilai realistis. Muncul pertanyaan, mengapa pemerintah ngotot mengelontorkan dana saat banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya. Sebenarnya apa tujuan pemerintah mengeluarkan kartu dalam kondisi seperti ini. Akankah membatu beberapa perusahaan rintisan agar menggenjot perekonomian Indonesia.
