Batanghari, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menggelar rapat lintas fraksi terkait penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamuddin mengatakan rapat lintas fraksi mengundang Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batanghari.
"Namun sejak rapat dimulai hingga selesai, cuma Kepala Dinas Kesehatan, dr. Elfi Yennie MARS dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, Fauzan Azhari yang hadir," kata Ilhamuddin dikonfirmasi Gatra.com, Rabu, (29/4) melalui sambungan telepon.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berujar, rapat lintas fraksi berlangsung sekira pukul 10.00 hingga 12.30 WIB. Dewan minta penanganan Covid-19 harus lebih maksimal. Apalagi anggaran Covid-19 Kabupaten Batanghari cukup besar.
"Alat rapid test yang diindentifikasi kita minta diperbanyak. Kalau bisa minta dengan Provinsi, minta dengan Pusat atau beli sendiri," ujarnya.
Masalah dampak Covid-19 juga menjadi sorotan lintas fraksi DPRD Kabupaten Batanghari. Data penerima bantuan harus benar-benar tervalidasi. Jangan sampai masyarakat yang telah menerima PKH (Program Keluarga Harapan) dapat lagi BBT (Bantuan Batanghari Tunai).
"Sehingga terjadi pemerataan dan uang BBT bisa diterima orang-orang yang benar-benar membutuhkan," ucapnya.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Sosial, kata Ilhamuddin, jumlah penerima BBT belum diketahui. Sebab instansi terkait sedang mendata penerima PKH dan penerima bantuan dari Dana Desa (DD).
"Setelah dapat data tersebut, nanti akan ditutupi dari dana APBD berupa dana BBT. Sekarang lagi validasi data," katanya.
Menurut Ilhamuddin, Dewan telah meminta jumlah dana yang digunakan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD). Cuma, Kepala Dinkes Batanghari tidak bisa menjawab, karena dana Covid-19 berada di BPBD.
"Pihak BPBD Kabupaten Batanghari tidak menghadiri undangan rapat. Kalak BPBD besok pensiun dan Sekretaris BPDB ke Jambi. Dewan minta BPBD transparansi soal anggaran Covid-19. Kalau ada kendala, di mana kendalanya," ujarnya.
DPRD Kabupaten Batanghari bertanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap penanganan Covid-19. Ia berkata, legislatif minta penanganan Covid-19 dilakukan secara komprehensif, mulai dari hulu, tengah sampai hilir.
"Mulai dari pencegahan dan sekarang sudah ada yang positif Covid-19. Penanganan kasus Covid-19 seperti apa serta dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kalau memang uang yang ada masih kurang dan perlu iuran, mari kita iuran bersama," ucapnya.
Jumlah peserta rapat lintas fraksi sekitar 10 orang. Pementasan peserta rapat sengaja dilakukan sesuai protokoler Covid-19. Proses penyaluran BBT menurut keterangan Kepala Dinas Sosial, kata Ilhamuddin, akan disesuaikan dengan daerah domisili penerima.
"Kalau domisili penerima jauh dari mesin ATM, maka bantuan akan diberikan secara tunai. Kalau masyarakat yang tinggal di kota, bantuan diberikan melalui kartu ATM. Sifatnya fleksibel. Dewan akan terus mengejar data penerima BBT sampai final," katanya.
Khusus untuk APD, berdasarkan keterangan Kepala Dinkes Batanghari, kata dia, masing-masing Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Batanghari sudah ada 10 set APD lengkap berupa hamzat.
"Begitupun dengan APD di rumah sakit sudah tersedia," ujarnya.
