Banyumas, Gatra.com - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjelaskan 6 jenis bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat. Tiga jenis di antaranya diberikan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19.
Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan, bansos pertama yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp250 ribu per bulan. Penerima bantuan ini sebanyak 17.244 Kepala Keluarga (KK).
Bansos kedua, yaitu PKH Kemensos plus BPNT senilai Rp250 ribu per bulan. Penerimanya 74.927 KK. Ketiga, BPNT Kemensos reguler murni dengan wujud bantuan sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok) senilai Rp250 ribu per bulan dengan jumlah penerimanya 64.102 KK. Ketiga bansos tersebut telah dicairkan.
"Bantuan terkait COVID-19 di antaranya BPNT Kemensos Covid-19 berupa sembako senilai Rp200 ribu per bulan. Jumlah total penerima 92.117 KK atau 280.872 jiwa. Bantuan ini belum cair. Masih menunggu, mudah-mudahan minggu depan," kata dia melalui video di akun instagram pribadi yang dikutip Minggu (3/5).
Bantuan sosial terkait COVID-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, berupa sembako senilai Rp200 ribu per bulan selama 3 bulan. Jumlah penerima sebanyak 33.763 KK atau 102.946 jiwa dan belum dicairkan.
Selain itu terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kemensos senilai Rp600 ribu. Sebelumnya, Pemkab Banyumas berencana membagi dua bansos tersebut. Namun, hal tersebut urung dilakukan lantaran prosesnya rumit dan beresiko secara hukum.
"Sehingga (BLT) tetap diterima utuh Rp600 ribu. Jumlah penerima 57.722 KK. Ini baru cair 7.081 KK yang sudah cair melalui tabungan. Ini yang menjadi masalah, geger, karena lewat tabungan langsung. Sebab, masih ada sisa yang belum cair sebanyak 50.641 KK. Kemungkinan besar sisanya akan dicairkan lewat Kantor Pos," ucapnya.
Menurut Bupati, secara keseluruhan jumlah total penerima bansos di Banyumas sebanyak 339.875 KK, atau 1.036.309 jiwa. Data penerima BLT ini, akan dibuat transparan siapa saja yang menerima. Tujuannya agar masyarakat bisa mengoreksi apabila ditemukan penerima yang tidak layak.
"Saya akan bikin hotline untuk pengaduan," ucapnya.
