Karanganyar, Gatra.com - Selama pandemi covid-19, kaum buruh membutuhkan pangan layak dan berkesinambungan, namun sulit terealisasi karena diputus hubungan kerja atau dirumahkan. Sedangkan manfaat program kartu pra kerja yang digadang-gadang menjadi solusi, faktanya simpang siur.

Hal itu dikemukakan Ketua DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 92 Kabupaten Karanganyar, Murjioko kepada Gatra.com di Kantor Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Senin (4/5). Dikatakannya, program itu seakan tidak mungkin terealisasi di masa ekonomi sedang jatuh.

"Kurang efektif bagi rekan-rekan buruh yang saat ini di-PHK dan dirumahkan. Butuhnya kami sembako. Buat makan. Kami sudah kehabisan modal untuk membuka usaha, karena prioritas buat makan," katanya.

Murjioko mengatakan kartu pra kerja disebut-sebut memberikan pelatihan dan stimulan dana bagi pesertanya selama waktu tertentu menganggur. Ia mengapresiasi hal itu apabila telah terealisasi. Faktanya, korban PHK dan dirumahkan seakan hanya dibuai mimpi.

"Sampai sekarang belum terealisasi. Misalnya programnya ada, yakni pelatihan. Mau dapat ilmu apa? Apakah ada jaminan bisa bekerja di kondisi seperti ini? Banyak perusahaan mau bangkrut," katanya.

Program itu kian tidak bisa diandalkan karena tidak semua pendaftar kartu pra kerja disetujui pemerintah.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Karanganyar, Martadi mengatakan 3.174 pekerja dirumahkan dan 185 lainnya dipecat akibat krisis ekonomi yang diperparah pandemi covid-19. Data itu dilaporkannya ke Provinsi per Minggu (3/5). Para korban kebijakan industrial ini sebelumnya dipekerjakan 15 perusahaan yang tersebar di Karanganyar.

Terkait kartu pra kerja, ia masih membuka loket pendaftaran di kantor dinasnya. Hanya saja ia tak memiliki informasi tentang realisasi maupun siapa saja yang lolos pendaftaran.

"Semua datanya kita setor ke pemprov Jateng. Entah kapan akan terealisasi dan dengan cara apa. Kita hanya melaksanakan instruksi untuk melayani pendaftaran saja," katanya.