Jakarta, Gatra.com- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah berbeda data dengan Presiden RI, Jokowi, mengenai defisit pangan. Ia menyebut, data yang dipegang oleh presiden berasal dari satu sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut mencakup keseluruhan produktivitas pertanian, termasuk 11 jenis bahan pokok dasar.

“Overstock dalam satu bulan sebelumnya, sudah divalidasi BPS. Ingin mempertegas, data defisit pangan tingkat provinsi ada di kami. Kami berikan kepada beliau [Presiden]. Untuk validasi, [sudah melalui] dinas teknis. Video conference seluruh gubernur untuk menyelesaikan itu. Kami menjamin, saya tidak membohongi presiden,” ucap SYL, saat rapat dengan Anggota Komisi IV DPR RI, Senin (4/5).

SYL menjabarkan, terdapat empat provinsi mengalami defisit pangan. Angkanya melebihi 25% dan dikategorikan Siaga 1. Daerah tersebut yaitu Riau, Kepri, Babel, dan Maluku Utara. Sedangkan dua provinsi defisit pangan sejumlah 10%-25% kebutuhan dikategorikan Siaga 2. Dua wilayah itu adalah Kalimantan Utara dan Maluku.

“Sesuai masukan, tidak ada warning terkait distribusi dan transportasi. Seluruh pihak saling membantu. Oleh karena itu, tidak ada masalah,” tuturnya.

Meski begitu, Ketua Komisi IV, Sudin meminta Kementan agar waspada. Berdasarkan prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), akan terjadi krisis pangan dunia. Ia mengimbau bencana itu tidak sampai menimpa Indonesia.

“Realokasi anggaran agar diberikan mesin. Solusinya, Kementan yang memproduksi dan membantu peralatannya. Kementan membantu, enggak usah ‘wah’, cukup yang kecil. Ini yang saya inginkan,” katanya.

Menanggapi ini, Mentan menyebut, pada Selasa (5/5) akan ada Rapat Koordinasi terkait perkiraan musim kekeringan. Salah satu usulan dalam pertemuan itu, tambahan 600 ribu hektare lahan.

“ Ini harus kita percepat. Untuk langkah selanjutnya, kekeringan besar, kita masih memiliki sisa air, rawa, sekitar 1 juta hektare. Mentan melakukan usaha maksiman. Ini menyusun program untuk kekeringan. Kita menghadap ke Luhut, harus bisa dipertimbangkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementan telah meminta bantuan kepada perusahaan BUMN untuk menangani persoalan pangan, terutama mengantisipasi kekeringan. Menurutnya, banyak lahan tak terpakai milik beberapa perusahaan tersebut.

“Kita gunakan lahan itu untuk BUMN. Bisa diintervensi dengan jagung dan sebagainya. Strategi kita atau ini di luar dari itu untuk memperkuat. Kendali orientasi teknis ke Kementerian Pertanian. Paling utama adalah distribusi. Tugas kami paling utama adalah produktivitas. Permintaan dan ketersediaan adalah tugas cadangan,” ujar SYL.