Jakarta, Gatra.com- Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto telah berupaya memajukan UMKM Indonesia dari sisi demand. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, kementerian dan lembaga wajib mencadangkan anggaran belanja pengadaan untuk membeli produk dalam negeri.
“ Sekitar Rp400 triliun dicadangkan untuk usaha kecil. Hal ini melalui penunjukkan langsung dan tender cepat. Belanja pengadaan pemerintah diarahkan ke UMKM. Barangnya harus berstandar juga,” tuturnya dalam Konferensi Pers FMB9, Kamis (14/5).
Ia mengatakan, ada beberapa jenis yang dapat ditawarkan seperti sektor pengantaran, fashion, dan kuliner. Untuk barang yang rutin dibeli pemerintah, LKPP memberikan kemudahan. Kesesuaian pengadaan katalog mengacu pada tender biasa dan tender cepat.
Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki memaparkan, Covid-19 berdampak pada supply dan demand produk dalam negeri. Untuk supply, mengalami persoalan di cashflow dan bahan baku. Namun Kementerian Koperasi dan UMKM berhasil memoderasi.
“Sedangkan pada sisi demand, untramikro tidak bisa usaha. Kita masih bisa usaha, melakukan inovasi bisnis. Kami juga coba bikin pelatihan di berbagai sektor. Dari aspek demand, kita perlu gerakkan, belanja produk Indonesia.
Teten menjelaskan, 99% pelaku UMKM Indonesia berkontribusi terhadap PDB sebesar 60%. Oleh karena itu, ia menyadari, ketika ekonomi lesu, maka akan mengandalkan UMKM. Seluruh kebijakan akan diarakan ke UMKM.
Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto juga mendukung langkah ini. Kementerian Perdagangan juga berperan memajukan dunia usaha. Dengan memperhatikan sisi proteksi terhadap konsumen, pelaku UMKM dapat meningkatkan penjualannya. Kemendag telah mengawasi peredaran dan melindungi produsen lokal.
“Perlindungan konsumen, program e-commerce. Produk yang kita punya, ter-detect konsumen, potensi buyer, akan meningkatkan produktifitas. Ada 170 juta jiwa usia produktif, menciptakan lahan kerja. Ada hal-hal, kita akan analisa dan bantu sepenuhnya,” katanya.
